Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ritel dan UKM & Mikro

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Rabu, 15/10/2008

Pemerintah survei kredit usaha rakyat

Cetak

JAKARTA: Pemerintah akan melakukan survei penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pinjaman itu bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali pekan lalu mengatakan tugas tersebut akan diserahkan kepada Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM bersama dengan lembaga survei nasional.

"Saat ini, KUR sudah melayani 1,2 juta debitor, tapi kami belum mendapat gambaran pasti seberapa besar dampaknya bagi penyerapan tenaga kerja. Jadi, survei perlu dilaksanakan," kata Suryadharma Ali.

Mengacu kepada data lama bahwa setiap UMKM mampu menyerap 1,6 orang. Dengan skema kredit yang tidak terlalu sulit melalui paket KUR, survei bisa diketahui apakah efektif sebagai sarana akselerasi menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, juga diperlukan statistik untuk mengukur tingkat kesejahteraan pelaku KUMKM setelah mengakses sumber pendanaan dengan pola penjaminan dari pemerintah dan perbankan tersebut.

Tugas survei diharapkan dilaksanakan secara komprehensif supaya lebih akuntabel. Sebab dilaksanakan dengan tenaga bantuan dari lembaga survei yang memang memiliki kapabilitas untuk tugas tersebut.

Kridamaskop

Untuk sumber pendanaan khusus koperasi, di luar pendanaan KUR yang fokus kepada UMKM, pemerintah sudah mempersiapkan program kredit pemberdayaan masyarakat koperasi (Kridamaskop) sekitar Rp1 triliun.

Kridmaskop sudah disalurkan di Jawa Timur dan segera menyusul ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sumber pendanaannya APBN dan disalurkan melalui perbankan, sehingga besaran bunganya harus seizin Departemen Keuangan.

Sejauh ini tingkat bunga belum bisa disebutkan karena masih ada pembahasan lebih lanjut. "Pemerintah terus berupaya agar pengusaha bisa memperoleh kemudahan mengakses pendanaan. Kridamaskop disalurkan melalui perbankan ke koperasi dan selanjutnya disalurkan kepada anggotanya."

Suryadharma Ali menegaskan sebenarnya pemerintah pusat sudah menyetujui mengucurkan dana Kridamaskop sebesar Rp6 trilliun, namun pada tahap awal akan dicairkan sebesar Rp1 triliun.

Oleh Mulia Ginting Munthe
Bisnis Indonesia