Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti

Selasa, 26/08/2008

Pengungkit infrastruktur Jatim kehilangan tenaga

• Cetak

Bagi Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, upacara peringatan HUT ke-63 Kemerdekaan RI bisa jadi sangat mengharukan, karena menjadi yang terakhir, setelah setidaknya pernah 9 kali menjalankan peran sebagai inspektur di upacara yang sama.

Hari ini, masa jabatan Imam sebagai orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jatim berakhir. Karena gubernur yang baru belum berhasil dipilih melalui pemilihan gubernur (pilgub) pada 23 Juli lalu, maka pilgub putaran kedua dijadwalkan digelar pada 5 November, dengan anggaran tambahan Rp265 miliar, dari sebelumnya hanya Rp425 miliar.

Bagaimana perkembangan provinsi dengan populasi mendekati 40 juta jiwa ini dalam 10 tahun terakhir? Tentu isu terpenting bagi provinsi yang sebagian besar penduduknya ini mengandalkan hidup dari sektor pertanian, adalah percepatan pembangunan infrastruktur.

Masalahnya, sedikit demi sedikit, kontribusi sektor pertanian kepada PDRB (produk domestik regional bruto) provinsi ini stagnan, untuk tidak mengatakan menciut. 

Sedikitnya dalam tiga tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian kepada PDRB provinsi ini, tetap tidak sanggup melampaui angka Rp100 miliar, atau berada di posisi ketiga, setelah sektor jasa, hotel, dan restoran (Rp180 miliar) serta industri (Rp130 miliar).

Ini mengkhawatirkan. Angka-angka ini kembali mengingatkan kita pada gejala krisis moneter tepat sepuluh tahun yang lalu, di mana perekonomian lupa pada akarnya yaitu yang berbasis sumber daya alam, dan 'dikuasai' oleh sektor penyedot kredit.

Rendah realisasi

Seperti biasa, berbagai alasan bisa menjadi bahan untuk bersilat lidah.  Namun, realitasnya dari 5 program pengungkit perekonomian yang dicanangkan pemprov dalam kurun 10 tahun terakhir, baru satu yang mendekati wujud akhir, yaitu jembatan Suramadu (Surabaya-Madura).

Itu pun, karena sudah dirintis sejak 1960-an oleh warga Jawa Timur. Sementara itu, progres empat program lainnya, boleh dikatakan nihil dibandingkan dengan rentang waktu 10 tahun yang disiapkan.

Proyek jembatan Suramadu yang dibangun sejak 2002, dianggarkan menyedot dana hingga Rp4,3 triliun untuk ruas sepanjang 5,4 kilometer (km). 

Bulan ini, progres proyek diklaim sudah mencapai 90%. Pemerintah telah memastikan bahwa pembangunan konstruksinya selesai akhir 2008 dan dijadwalkan beroperasi pada Mei 2009.

Sementara itu, proyek jalur lintas selatan (JLS) yang direncanakan sepanjang 634,11 km, pada 2002 saat dihitung dianggarkan sebanyak Rp3,1 triliun.  Jalan lintas selatan yang akan menghampar di lahan 1.352 hektare, memang sangat strategis memacu perekonomian Jatim karena diproyeksikan dapat menghubungkan delapan kabupaten di wilayah selatan Jawa Timur.

Kedelapan kabupaten itu adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Meski saat pemancangan jalur itu pada 2004 sudah diatur sangat monumental, yaitu diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Kab. Blitar, kampung halaman mantan presiden pertama RI Soekarno, tetap saja hingga kini proyek tersebut baru rampung 15%.

Tidak hanya infrastruktur pendukung, Pemprov Jatim ternyata cukup jeli melihat permasalahan pertanian nasional yaitu minimnya dukungan pada tahap pemasaran.  Untuk itu, sejak 2000 proyek Pasar Induk Agribisnis (PIA) sudah diagendakan dengan dana sekitar Rp800 miliar.

Pada 18 Agustus 2000, peletakan batu pertama telah dilakukan oleh Gubernur Imam Utomo.  Selama delapan tahun ini, masalah klasik terus menghampiri proyek tersebut, termasuk di antaranya pada proses pembebasan lahan dan gagalnya investor pemenang tender melakukan pembangunan konstruksi.

Bahkan investor abu-abu tersebut, yang sempat menyampaikan proposal PIA dengan skenario anggaran Rp4 triliun.  Media massa berlomba-lomba mengupas permasalahan yang berbau KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme)-nya tercium sangat menyengat. Masalahnya, bahkan proyek mal raksasa saja, tidak akan menghabiskan investasi lebih dari Rp1 triliun-Rp2 triliun.  Kini proyek itu ditangani PT Jatim Graha Utama, BUMD milik Pemprov Jatim.

Program ungkit-mengungkit lainnya yang diidamkan oleh Pemprov Jatim adalah jaringan jalan tol. Setidaknya ada 10 ruas ruas jalan tol dengan total panjang 346,33 km yang menjadi bagian tol trans-Jawa di Jatim yang dikerjakan.

Sayangnya, baru satu ruas yang sempat diresmikan yaitu ruas Waru-Juanda dengan panjang 12,8 km dengan nilai investasi Rp1,3 triliun yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 April 2008 .

Delapan ruas tol yang hingga kini belum selesai atau masih dalam taraf pengerjaan yaitu tol Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pandaan, Pandaan-Malang, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo, dan Probolinggo-Banyuwangi.

Sementara itu, program terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin) yang dimulai sejak 1999 untuk menjangkau 5.000 desa terpencil dan miskin, ternyata juga tidak menunjukkan hasil.

Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan di Jatim, di mana terdapat sekitar 7,14 juta orang atau 18,93% dari total penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada 2007. Angka ini lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional, yang tercatat 16,58%. Demikian pula, pengangguran di Jatim yang masih tergolong tinggi, yaitu 1,5 juta orang, atau 7,5% dari angkatan kerja pada 2007.

Infrastruktur minim

Keandalan infrastruktur berupa jalan darat di Jawa Timur sejak beberapa tahun terakhir jelas belum mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, terutama bagi sektor pertanian, yang sangat membutuhkan kelancaran akses ke mana pun, termasuk antarpulau.

Alasan minimnya anggaran masih saja didengung-dengungkan.

Sampai kapankah alasan itu terus dipertahankan?  Sementara itu, indikasi penurunan kemampuan dan daya saing industri manufaktur di Jatim sudah jelas tecermin dari menurunnya pertumbuhan ekspor pada triwulan I tahun ini, yang hanya 15,52% dibandingkan dengan periode sama pada 2007 sebesar 30,09%.

Padahal semua masalah berat ini, sulit menutupi berbagai isu penting di sektor pertanian lainnya, seperti bibit dan benih, ataupun kebutuhan akan infrastrtuktur pendukung, semisal, kepemilikan lahan dan jaringan irigasi, yang sebenarnya adalah nyawa dari provinsi ini, bahkan negara, dan setiap bangsa.

Mengapa tidak, suatu saat kata 'petani' di Indonesia membawa gambaran sebagai pengusaha yang benar-benar terjun mengolah dan menanam produknya secara modern, menjual dengan percaya diri tinggi karena memiliki lahan luas,  dan tidak menjadi buruh.

Bukan lagi seperti yang tertera di buku-buku pelajaran sekolah, yaitu seorang lelaki kurus yang mencangkul, dan faktanya memang seorang buruh tani. (sandra.jobs@bisnis.co.id)

Oleh Marlina A. Jobs
Wartawan Bisnis Indonesia

& Yuristiarso Hidayat
Kontributor Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com