Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti

Jumat, 29/08/2008

Menteri PU tak permasalahkan keputusan Bakrie

• Cetak

JAKARTA: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tidak mempermasalahkan penggantian manajemen pada sejumlah perusahaan pemegang konsesi proyek jalan tol trans-Jawa yang didanai oleh Grup Bakrie.

Bahkan, langkah perombakan manajemen pada perusahaan investor jalan tol tidak perlu meminta izin darinya, sepanjang tidak terjadi perubahan komposisi kepemilikan.

"Saya kira tidak ada masalah. Proyek-proyeknya selama ini toh juga berjalan dengan baik," ujarnya, kemarin.

Menteri Djoko dimintai komentarnya terkait dengan  surat yang dilayangkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kepada ke Grup Bakrie terkait dengan penggantian manajemen dan komisaris pada perusahaan jalan tol yang didanai kelompok usaha tersebut. (Bisnis, 28 Agustus)

Melalui surat itu, BPJT ingin mengetahui apakah terjadi perubahan kepemilikan saham pada perusahaan pemegang konsesi tol yang dirombak Grup Bakrie tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, kelompok usaha Bakrie kini aktif di empat proyek ruas tol trans-Jawa. Di ruas Kanci-Pejagan yang dikelola PT Semesta Marga Raya dan kini sudah memasuki tahap konstruksi, Grup Bakrie melalui PT Bakrie Investindo menguasai 35% saham.

Pemegang saham lainnya di PT Semesta Marga Raya adalah PT Satria Cita Perkasa 25%, Transglobal Finance Ltd 25% dan Pan Galactic Investment Ltd 15%.

Sementara itu, di tiga ruas lainnya yakni Pejagan-Pemalang (PT Pejagan Pemalang Toll Road), Batang-Semarang (PT Marga Setiapuritama), dan Pasuruan-Probolinggo (PT Transjawa Paspro), kelompok Bakrie ikut mendanai proyek tersebut. Untuk itu, Grup Bakrie menempatkan sejumlah direksi dan komisaris di tiga ruas.

Tak perlu izin

Sepanjang pengetahuan Djoko, sejauh ini tidak terjadi perubahan komposisi saham pada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang proyeknya didanai Grup Bakrie itu.

Sehingga, menurut dia, langkah perombakan manajemen pada perusahaan investor jalan tol tidak perlu meminta izin darinya.

Sebelumnya, Harya Mitra Hidayat, eksekutif yang ditempatkan grup Bakrie dan menjadi chief executive officer di empat perusahaan yang memiliki konsesi ruas tol itu, menuturkan keberadaan sejumlah eksekutif kelompok usaha itu dalam manajemen dan komisaris pada 3 ruas yang didanai tidak mengubah komposisi saham.

Misalnya, pemilik saham PT Marga Setiapuritama yang memiliki konsesi di ruas Batang-Semarang adalah PT Banyuwen Permatasari (55%), PT Karya Terampil Mandiri (5%), serta PT Instia Persada (40%).

"Kami memiliki hak opsi pertama untuk masuk ke PT Marga Setiapuritama, tentunya dengan mengikuti semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kami inginnya mayoritas hingga 65%," tutur Harya. (Bisnis, 24 Maret)

Menurut Harya, pola semacam ini juga dipakai oleh Grup Bakrie untuk ruas Pejagan-Pemalang dan Pasuruan-Probolinggo.

Proyek tol Batang-Semarang membutuhkan dana sedikitnya  Rp3,6 triliun di luar pembebasan tanah. Dari kebutuhan proyek sebesar itu, 30% akan ditanggung perusahaan dan sisanya melalui pinjaman dari Credit Suisse.

Ruas Batang-Semarang merupakan rangkaian dari proyek tol trans-Jawa dan memperoleh izin sejak 1992. Karena alasan pendanaan dan hantaman krisis ekonomi pada 1998, pelaksanaannya menjadi tertunda. (Zufrizal) (tri.dp @bisnis.co.id/ratna.ariyanti@bisnis.co.id)

Oleh Tri D. Pamenan & Ratna Ariyanti
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com