Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti

Jumat, 29/08/2008

'Soal rusunami, masih banyak instansi berpikir proyek'

• Cetak

JAKARTA: Sudah dua tahun berlalu sejak Wakil Presiden Jusuf Kalla pertama kali menyebutkan perlunya pembangunan 1.000 menara rumah susun sederhana milik (rusunami), tetapi progresnya tampak masih tersendat. Terkait dengan hal itu, Bisnis berbincang dengan Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch. Berikut petikannya.

Progres pembangunan 1.000 menara rusunami tersendat. Bagaimana pandangan Anda?

Ide Wapres soal rusunami sebenarnya merupakan terobosan, sayangnya pemerintah belum melihat ini sebagai suatu prioritas yang tinggi. Proyek ini juga masih berjalan sendiri di bawah Kemenpera [Kementerian Negara Perumahan Rakyat].

Instansi pemerintah lain seakan memandang sebelah mata ide ini. Meski Wapres sudah mendengung-dengungkannya, sampai saat ini belum terlihat koordinasi yang jelas antara instansi terkait.

Sebut saja BUMN yang belum sepenuhnya membuka mata untuk rakyat dengan merelakan tanahnya dibangun rusunami subsidi. Belum lagi masalah kerja sama dengan pemda dan infrastruktur seperti pasokan listrik dari PLN.

Banyak instansi masih berpikir proyek dan pada kenyataannya memang proyek rusunami subsidi bekerja sama dengan Kemenpera bukanlah proyek basah.

Gong sudah dibunyikan, tetapi sebelum berjalan lebih jauh ada baiknya pemerintah mempersiapkan segalanya agar lebih matang. Apabila semua sudah berjalan jauh, maka kata terlambat bukan obat yang mujarab. Sampai saat ini belum ada blue print yang jelas dari pemerintah, semua seakan-akan mengikuti kemauan pengembang.

Bagaimana dari sisi daya beli dengan harga Rp144 juta per unit?

Secara hitung-hitungan di atas kertas, harga itu sebenarnya tepat untuk kaum masyarakat berpenghasilan rendah [MBR] yang berpenghasilan Rp1,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Namun, kenyataannya segmen tersebut tidak mampu mencicil karena terkait dengan masih banyaknya cicilan konsumtif lainnya termasuk beban kartu kredit.

Ini bukan omong kosong dan memang terjadi di lapangan. Kita lihat dari penjualan yang terjadi di lapangan hanya 49% yang diserap oleh MBR, sisanya pembeli investor untuk unit-unit rusunami nonsubsidi. Bukan salah sasaran, karena subsidi tetap diberikan hanya untuk pembeli yang memenuhi syarat untuk membeli rusunami subsidi, tetapi yang pasti target pemerintah tidak akan tercapai.

Apakah rusunami nonsubsidi perlu dibatasi?

Ya, belum adanya pembatasan penjualan rusunami nonsubsidi memang merupakan masalah lain. Banyak pengembang yang memohon izin membangun rusunami subsidi karena memang menguntungkan.

Mereka dapat menjual rusunami nonsubsidi dengan harga lebih tinggi, karena apabila semua dijual dalam bentuk unit subsidi, tidak ada pengembang yang akan membangun rusunami subsidi.

Apabila dilihat dari strategi subsidi silang yang dilakukan pengembang memang sah saja, tetapi jika berlebihan, pemerintah dalam hal ini telah 'dimanfaatkan' dan perlu ada pembatasan hunian berimbang seperti yang diterapkan di kawasan perumahan dengan pola 1:3:6.

Bagaimana dari sisi arsitektur?

Masalah arsitektur perkotaan terkait dengan rancang bangun pun sebaiknya ditinjau. Banyaknya unit satu lantai dengan sistem sirkulasi dan keamanan yang tidak mendukung.

Belum lagi masalah kekumuhan yang dikhawatirkan Dinas Tata Kota belum lama ini. Penurunan koefisien lantai bangunan [KLB] yang diusulkan Dinas Tata Kota tidak akan mengurangi kekumuhan apabila luasan tanah proyek juga tidak dibatasi.

Pembatasan KLB hanya akan mengurangi minat pengembang untuk membangun rusunami terkait dengan optimalisasi lahan perkotaan yang sudah mahal. Belum terlambat bila memang pemerintah benar-benar mau untuk memberi yang layak untuk rakyatnya. Pertanyaannya mau atau tidak pemerintah melakukannya?

Pewawancara: M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com