Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Kamis, 04/09/2008

Kemenpera incar subsidi Rp2,56 triliun

Cetak

JAKARTA: Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengupayakan penambahan alokasi dana subsidi perumahan tahun depan menjadi Rp2,56 triliun dari rencana semula Rp1,8 triliun.

Penambahan subsidi itu untuk mengantisipasi tingginya permintaan subsidi bunga kredit pemilikan apartemen (KPA) rumah susun sederhana milik (rusunami) di samping untuk subsidi KPR rumah sederhana sehat (RSh) dan subsidi biaya perbaikan rumah swadaya.

Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh mengatakan permintaan tambahan subsidi itu masih diperjuangkan kepada pihak terkait dalam penyusunan anggaran agar bisa diloloskan.

"Yang hitam di atas putih itu untuk subsidi rumah baru Rp1,4 triliun. Kalau awalnya kita akan minta jadi Rp1,8 triliun melalui tahapan APBN tambahan 2009 nanti, sekarang dalam perhitungan lebih lanjut ternyata permintaan itu mencapai pada angka Rp2,56 triliun," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengatakan di tengah keterbatasan dana pemerintah, upaya meyakinkan Departemen Keuangan dan Bappenas terus dilakukan guna mendapatkan anggaran subsidi sebesar Rp2,56 triliun.

Sebelumnya, Menpera Muhammad Yusuf Asy'ari mengatakan anggaran subsidi perumahan 2009 besar kemungkinan akan ditambah dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp2,5 triliun dalam APBN 2009. Alasannya, kementerian itu tidak jadi mendapatkan tambahan anggaran seperti diajukan semula.

Tutupi kekurangan

Menurut dia, anggaran yang diterima pada 2008 sebesar Rp800 miliar sebagian besar sudah disetorkan untuk menutup kekurangan 2007. Sementara itu, subsidi yang diberikan pada tahun ini diperkirakan sebesar Rp760 miliar.

Bahkan untuk menutup kekurangan subsidi 2008 dimasukkan ke dalam tahun anggaran berikutnya, sehingga diharapkan alokasi ditingkatkan menjadi Rp2,5 triliun.

Penambahan besaran subsidi pada 2009 dilakukan untuk pemulihan anggaran.

Menpera juga mengharapkan agar permohonan subsidi tahun depan dapat terpenuhi semuanya, karena jika tidak, mau tidak mau akan mengurangi anggaran untuk 2009.

Selain itu, kalangan pemangku kepentingan mengharapkan pemerintah merespons wacana perubahan status kementerian negara menjadi departemen untuk mengoptimalkan tugas pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi rakyat.

Ketua Umum REI Teguh F. Satria mengatakan perubahan status itu diperlukan untuk memberikan kekuatan kelembagaan agar program perumahan lebih cepat bergerak di seluruh wilayah.

Oleh Irsad Sati
Bisnis Indonesia