Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Sabtu, 06/09/2008
Siapkan dana untuk sarana pendukung
Industri properti di Jakarta dalam lima tahun terakhir tumbuh tanpa terkendali. Padahal kekuatan daya dukung lingkungan, infrastruktur, dan energi, untuk semua proyek gedung jangkung itu terus menurun.
Bukan hanya kapasitas jalan, kehadiran gedung-gedung baru juga membutuhkan energi listrik ataupun air. Kebutuhan akan kedua hal itu akan berlipat dengan hadirnya megaproyek-megaproyek baru.
Saat ini saja, kerap terjadi pemadaman bergilir di Jakarta. Hotel dan pusat perbelanjaan bahkan diminta menggunakan genset untuk mengurangi beban listrik Ibu Kota. Lalu apa jadinya jika belasan proyek superblok baru itu ikut beroperasi dua atau tiga tahun mendatang?
Tengok saja proyek Rasuna Epicentrum yang sedang digarap kelompok usaha Bakrie melalui PT Bakrieland Development Tbk. Proyek apartemen, perkantoran, hotel dan pusat belanja yang dibangun di atas lahan sekitar 35 hektare itu diperkirakan membutuhkan energi listrik sebanyak 75,5 megawatt.
Bram Subiandoro, dari Project Management Bakrieland Development, mengatakan kebutuhan energi itu setara dengan daya satu unit pembangkit listrik skala kecil.
Untuk itu, Bakrieland jauh-jauh hari menyiapkan penggunaan energi alternatif dari tenaga surya untuk tambahan pasokan kebutuhan listrik proyek itu. Mereka menggandeng perusahaan energi asal China, Suntech Power Holding Co Ltd, untuk membuat sistem energi matahari pada proyek yang sedang dibangun.
Namun, energi yang dihasilkan dari panel surya itu baru bisa memasok 5%-7% dari total kebutuhan energi Rasuna Epicentrum. Untuk itu saja, Bakrie sudah harus menambah biaya sebesar 10% dari biaya yang disiapkan sebelumnya. "Namun ke depannya kami bisa menghemat 30% biaya operasional," kata Bram.
Proyek superblok lain, hingga kini belum mengumumkan mengenai penggunaan energi alternatif. Mereka sepertinya masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN, kendati perusahaan listrik itu sedang kelabakan memenuhi pasok listrik.
Pasokan air
Selain listrik, kehadiran superblok juga akan menyedot sumber daya air yang sangat besar. Sebagian besar perusahaan daerah air minum (PDAM) nasional masih kesulitan meningkatkan kapasitasnya karena banyak yang terlilit utang. Peningkatan biaya produksi juga menghambat PDAM menambah jaringan pipanya.
Di Jakarta, jangankan untuk memasok kebutuhan air bagi puluhan proyek superblok itu, kebutuhan air minum warga Jakarta saja baru terpenuhi sekitar 60% oleh dua operator penyedia air bersih di Jakarta, PT PAM Lyonaisse Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
Untuk masalah air, para pengembang superblok itu mengaku akan membangun sumur-sumur resapan dan kolam penampungan air untuk memenuhi kebutuhannya. Di Kemang Village misalnya, akan menambah sejumlah kolam dan menata sungai yang melintas di samping kawasan itu.
"Kami akan memerhatikan masalah infrastruktur dan air, karena hal ini menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli produknya. Kami selalu berusaha memberikan lebih dari yang diwajibkan oleh pemerintah," kata Jessica Quantero, Direktur Almaron Perkasa, pengembang Kemang Village.
Di Rasuna Epicentrum, akan dibangun kolam seluas 1200 meter persegi yang menampung sebanyak 4000 meter kubik air sebagai langkah untuk mengonservasi air tanah.
Selain energi, yang perlu diperhatikan adalah degradasi lingkungan. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Budi A. Sutada mengingatkan pergeseran pembangunan properti Jakarta sudah tidak sesuai dengan tata ruangnya, baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun daya dukung lingkungan.
"Kalau di Jakarta Pusat, masih memungkinkan tumbuh gedung-gedung baru. Yang saya khawatirkan pertumbuhan gedung bergeser ke Jakarta Selatan. Ini sudah tidak sesuai dengan tata ruangnya," katanya.
Menurut Budi, kawasan selatan Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang masih mampu menyerap air. Wilayah ini tidak sesuai untuk pengembangan superblok dan gedung-gedung tinggi.
Perangkat hukum mengenai perizinan bangunan di Jakarta masih bersifat umum. Menurut dia, dalam sidang tim penilai arsitektur kota (TPAK) DKI Jakarta, kewajiban pengembang dalam penyediaan infrastruktur dan energi dan tidak diatur secara spesifik. (redaksi@bisnis.co.id)
Oleh A. Dadan Muhanda
Kontributor Bisnis Indonesia
bisnis.com
Berita Lain
- PILAR
Jalan di Jabar naik status - PILAR
PDAM usulkan tarif naik - PILAR
Program perumahan tetap jalan - Agung Podomoro siapkan investasi Rp800 miliar
- Investor tol lambat beraksi