Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti

Selasa, 07/10/2008

1.899 Proyek PU belum ditender

• Cetak

JAKARTA: Sebanyak 1.899 proyek infrastruktur senilai Rp1,56 triliun di Departemen Pekerjaan Umum hingga awal Oktober 2008 belum ditender, sehingga membuat penyerapan anggaran di lembaga itu jauh dari target.

Hingga akhir September, realisasi pekerjaan proyek di departemen yang membidangi proyek infrastruktur itu baru Rp16 triliun atau separuhnya dari total anggaran Rp32,8 triliun. Padahal sesuai dengan target yang ditetapkan, seharusnya anggaran sudah terserap 74% hingga akhir bulan lalu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta semua lembaga satuan kerja di departemen itu agar mempercepat proses administrasi lelang agar dana yang tersimpan dapat tersalurkan di masyarakat di tengah pengetatan kucuran kredit dari perbankan nasional.

"Ini sangat mengecewakan, padahal Departemen PU merupakan sektor riil yang mampu membangkitkan kegiatan ekonomi. Saya minta masalahnya dilihat, kalau memang karena proses yang panjang tolong diperpendek," katanya dalam sambutan rapat kerja evaluasi proyek APBN 2008 dan penajaman proyek APBN 2009, kemarin.

Djoko mengatakan waktu pekerjaan proyek dalam tahun anggaran 2008 tinggal tersisa sekitar 2,5 bulan. Untuk mengerjakan proyek senilai Rp1,56 triliun itu dibutuhkan kerja keras, apalagi proyek lain yang sudah ditender belum dikerjakan secara maksimal.

"Harus bekerja keras, harus sering ke lapangan dan memberi arahan, waktu tinggal 2,5 bulan sedangkan anggaran masih tersisa Rp16 triliun. Berarti tiap minggu harus terserap Rp1,5 triliun," ujarnya.

Menteri PU juga mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat penawaran tender proyek infrastruktur yang menggunakan dana APBN 2009. Proyek skala besar akan mulai ditender pada November 2009 untuk mengantisipasi perlambatan penyerapan lagi.

Djoko mengatakan saat ini perbankan akan mengetatkan pengucuran kredit. Hal itu akan memperlambat perputaran uang di masyarakat, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi itu dengan menggerakkan sektor riil yang didanai oleh pemerintah.

"Percepatan government spending [pengeluaran pemerintah] akan menolong pemerintah yang agak prihatin karena krisis global," ujarnya.

Kebijakan eskalasi

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sumaryanto Widayatin mengatakan beberapa proyek yang belum ditender itu merupakan pekerjaan yang ringan dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Sementara itu, salah satu faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran rendah adalah kebijakan eskalasi atau penyesuaian harga kontrak yang berlarut-larut. Hal ini mendorong kontraktor memperlambat pekerjaan proyek hingga sekarang.

"Kebijakan eskalasi yang sampai sekarang belum tuntas adalah faktor utama, padahal sebagian besar proyek yang menggunakan dana besar sudah ditender sejak akhir tahun lalu," katanya.

Sumaryanto mengatakan kebutuhan dana eskalasi di Departemen PU akibat kenaikan harga bahan baku hanya sebesar Rp715 miliar atau 2,17% dari total anggaran tahun ini Rp32,8 triliun.

Dana eskalasi bisa menggunakan program penghematan departemen sebesar 10% atau dari sisa anggaran, tetapi belum bisa diberikan selama aturannya belum rampung.

Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak mengatakan proyek yang belum dilelang segera diumumkan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Proyek yang belum dikerjakan itu umumnya skala kecil dan kurang prioritas.

"Sudah kami antisipasi, semuanya akan dipercepat setelah Lebaran ini," ujarnya. (20) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com