Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Senin, 17/11/2008

Sulit dapat kredit, pengembang genjot rumah sederhana

JAKARTA: Pengembang skala kecil akan lebih fokus menggarap rumah sederhana sehat (RSh) bersubsidi mulai tahun depan karena proyek ini memperoleh subsidi, sehingga tidak terkena imbas kenaikan bunga kredit.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria mengatakan selain terkena imbas kenaikan suku bunga, developer perumahan saat ini kesulitan memperoleh kredit, baik untuk konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kalau kredit RSh tetap tersedia di bank meskipun lebih ketat. Bunga kredit RSh juga tidak naik karena selisihnya ditanggung pemerintah. Akan semakin banyak pengembang yang fokus membangun RSh," katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Fuad mengatakan pengembang skala kecil dan menengah yang menggarap RSh seharga Rp55 juta per unit biasanya dicampur dengan perumahan nonsubsidi untuk kelas bawah dan menengah seharga Rp80 juta-Rp200juta per unit.

Saat ini, calon konsumen kesulitan memperoleh persetujuan KPR untuk seluruh proyek perumahan, sehingga penjualan menurun. Dalam kondisi seperti ini, katanya, pengembang memilih memperbesar porsi proyek RSh.

"Komitmen perbankan yang akan tetap mengucurkan KPR lebih selektif hanya basa-basi. Kenyataan di lapangan, mereka menghentikan kredit baru. Jualan susah karena aplikasi dipersulit dan lebih lama," jelasnya.

Fuad mengatakan pengembang yang masih bisa memperoleh KPR biasanya yang punya utang kredit konstruksi terhadap bank yang sama. Pengembang seperti ini akan tetap memperoleh kucuran KPR karena terikat dengan utang kredit konstruksi. Namun, jumlah pengembang yang demikian tidak banyak.

Menurut dia, alokasi dana subsidi KPR untuk RSh yang tersedia di Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada tahun ini sudah habis.

Dana subsidi pada 2008 hanya Rp800 miliar, di mana Rp300 miliar dialokasikan untuk membayar utang pengajuan kredit pada 2007, sehingga subsidi yang tersedia untuk penjualan RSh pada tahun ini sebenarnya hanya Rp500 miliar atau setara untuk 70.000 unit.

Padahal pengajuan aplikasi KPR RSh hingga bulan lalu sudah melampaui jumlah itu. Artinya, pengajuan RSh setelah Oktober akan masuk pada anggaran 2009.

Cari alternatif

Dia mengatakan untuk proyek rumah nonsubsidi pada tahun depan, pengembang anggota Apersi sedang mencari alternatif pembiayaan dari bank skala menengah yang mempunyai kemampuan memberi kredit meskipun bunganya tinggi.

Pengembang lebih baik mengurangi keuntungan dengan memberikan subsidi bunga daripada bekerja sama dengan perbankan besar, tetapi kesulitan likuiditas dan menghentikan kreditnya.

"Kami sudah bekerja sama dengan Bank Eksekutif yang berkomitmen memberikan KPR untuk proyek nonsubsidi. Bunganya memang tinggi, tetapi tidak mengapa daripada tidak sama sekali memperoleh kredit," jelasnya.

Hartoyo Sugiharto, Direktur Utama PT Nirwana Kharisma Tbk, salah satu pengembang RSh, mengatakan penjualan rumah bersubsidi masih menunjukkan hasil yang baik meskipun sektor properti lain mengalami kelesuan.

"Kami belum mengumpulkan data, baru akhir tahun bisa dilihat. Tetapi, sejauh ini tidak terganggu," katanya.  (20) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain

  • PILAR
    Suramadu akan sesuai jadwal
  • BPJT & investor bahas proyek 2009
    Usulan perubahan kontrak sudah disampaikan
  • Semarang-Solo siap konstruksi
  • Bahama garap hunian komersial di Tanah Lot