Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Sup. Properti
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Selasa, 18/11/2008
Pembangunan tol trans-Jawa makin rumit
BANDUNG: Pemerintah mengakui persoalan pengerjaan sejumlah proyek jalan tol trans-Jawa semakin rumit, terkendala pembebasan lahan dan terancam krisis pendanaan dari perbankan.
Namun, pemerintah tetap akan meneruskan pembangunan proyek jalan tol sepanjang 1.150 kilometer tersebut.
"Ya. Sekarang [proyek jalan tol trans-Jawa] agak complicated. Namun, proyek itu harus tetap dikerjakan sesuai dengan agenda pembangunan infrastruktur," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, kemarin.
Djoko mengemukakan sebagian besar proyek jalan tol terganjal masalah pembebasan lahan, bahkan beberapa proyek jalan tol terhenti sama sekali.
Awalnya, katanya, proyek trans-Jawa sudah cukup mantap, tetapi sejumlah persoalan muncul di tengah jalan, terutama masalah pembebasan lahan.
Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowam menambahkan pihaknya pernah menerima keluhan dari investor jalan tol trans-Jawa dan mereka meminta pemerintah mempermudah pencairan dana untuk pembebasan lahan proyek jalan tol.
Muqowan menilai persoalan proyek tol trans-Jawa sangat menumpuk, sehingga DPR pesimistis proyek tersebut akan terwujud.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung menyebutkan pihaknya akan mengevaluasi skema investasi untuk proyek jalan tol baru.
BPJT mengusulkan pengadaan tanah akan menjadi beban pemerintah sepenuhnya, karena melalui mekanisme yang ada saat ini, investasi dalam proyek pembangunan jalan tol tidak menarik bagi investor.
"Apalagi dalam keadaan krisis global, siapa yang mau menanamkan investasinya dalam proyek seperti itu. Mereka lebih pilih investasi di sektor lain, yang perputaran uangnya lebih cepat," katanya.
Nurdin menjelaskan BPJT sudah mengevaluasi 23 ruas yang sudah ditandatangani dan sedang digarap. Sebagian besar proyek itu menghadapi kendala, terutama kesulitan pembebasan lahan dan kesulitan modal.
"Skema baru itu harus diterapkan pada proyek yang akan dilelang ke depan. Kalau tidak ada dukungan pemerintah, sulit mencari investor lagi," ujarnya.
Tetap berjalan
Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang hadir untuk membuka Musyarawah Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Bandung, kemarin, menyebutkan pemerintah optimistis pembangunan proyek infrastruktur di dalam negeri akan tetap berjalan.
Wapres mengemukakan optimisme itu didasarkan pada harga bahan bangunan yang turun, sehingga biaya pembangunan proyek infrastruktur dapat dipangkas.
"Harga baja dan aspal itu turun 30% hingga 40%. Dengan harga yang sama, pembangunan [infrastruktur] akan lebih banyak," ujarnya.
Meski demikian, Kalla tidak menampik adanya sejumlah kendala yang bisa menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya peraturan terkait dengan proyek infrastruktur yang terlalu banyak.
"Tidak ada negara yang aturannya [mengenai proyek infrastruktur] sebanyak di Indonesia. Selain itu juga ada pengaturan terhadap golongan [perusahaan konstruksi]," ujarnya.
Dia mengungkapkan pemerintah serius mempercepat pertumbuhan infrastruktur untuk menopang perekonomian nasional.
"Kami rancang agar daerah-daerah tetap tumbuh. Artinya dengan membangun infrastruktur akan ada pekerjaan-pekerjaan baru," katanya.
Menurut Wapres, infrastruktur akan menopang pertumbuhan perekonomian karena akan membuka lapangan pekerjaan baru dan menciptakan kegiatan ekonomi.
Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Gapensi, mengemukakan kondisi sebagian besar pengusaha konstruksi cukup memprihatinkan. Sebanyak 92% anggota Gapensi masuk golongan kontraktor kecil.
Kontraktor tersebut belum memiliki kemampuan yang memadai dari aspek manajemen, penguasaan teknologi, dan pendanaan, sehingga sangat bergantung pada proyek pemerintah.
"Namun, sebagian kontraktor sudah mencoba mencari peluang proyek-proyek konstruksi di luar negeri."
Selain itu, Agus meminta pemerintah mengkaji sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pertumbuhan infrastruktur. (20/k45) (redaksi @bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia
bisnis.com
Berita Lain
- PILAR
Jalan di Jabar naik status - PILAR
PDAM usulkan tarif naik - PILAR
Program perumahan tetap jalan - Agung Podomoro siapkan investasi Rp800 miliar
- Investor tol lambat beraksi