Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Rabu, 14/05/2008

Tantangan reformasi

• Cetak

Sepuluh tahun sudah reformasi bergulir di negeri ini. Gerakan reformasi semula diyakini dapat mengantar bangsa ini menuju kehidupan yang lebih sejahtera dalam negara demokrasi yang didasarkan supremasi hukum.

Namun, keyakinan dan cita-cita itu terasa masih jauh. Reformasi ternyata tidak terlalu banyak membawa perbaikan-kecuali beberapa perubahan terutama di bidang ekonomi, hukum, dan politik-kalau tidak ingin dikatakan tidak lebih baik dibandingkan dengan pada era Orde Baru.

Hal ini ditunjukkan oleh kehidupan rakyat yang masih sulit dalam dua-tiga tahun ini, setelah pemerintah dua kali menaikkan harga BBM pada 2005. Kehidupan mayoritas rakyat bahkan makin sulit apabila pemerintah jadi menaikkan harga BBM-akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$126 per barel-guna mengurangi tekanan terhadap APBN-P 2008. 

Kehidupan rakyat yang makin sulit ini di antaranya karena kebijakan yang diterapkan terlalu berorientasi pada ekonomi pasar yang liberalistis. Kebijakan ini sebenarnya marupakan  manifestasi dari keinginan menghapuskan praktik yang   monopolistis pada era Orde Baru, baik oleh negara maupun swasta yang dekat dengan kekuasaan.

Padahal, substansi dari reformasi di bidang ekonomi adalah penerapan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Caranya dengan mendorong pertumbuhan yang tinggi, merata, dan berkeadilan lewat upaya menggerakkan sektor riil, meningkatkan daya saing ekonomi, dan meningkatkan ekspor dan investasi.

Reformasi di bidang hukum pun mulai membuahkan hasil. Apalagi belakangan ini pelaku korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah, ditindak tegas.   

Namun, penegakan supremasi hukum ternyata belum diikuti oleh pemenuhan rasa keadilan, sehingga menimbulkan sikap apatis, bahkan ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari penanganan kasus berskala besar-seperti BLBI, praktik illegal logging, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan, dan perdagangan narkotika-masih pandang bulu dan tebang pilih.  

Di bidang politik, kemajuan paling menonjol adalah kehidupan yang makin demokratis. Hal ini sebagai akibat meningkatnya  partisipasi politik rakyat serta pers yang bebas. Kondisi yang demokratis ini makin sempurna dengan diperbolehkannya calon independen mengikuti pilkada dan pemilihan presiden pada Pemilu 2009. 

Perubahan signifikan dan mendasar dari reformasi di  bidang politik terjadi lebih pada kelembagaan partai politik, sehingga ia menjadi lebih egaliter dan demokratis. Salah satu konsekuensinya adalah kehadiran begitu banyak parpol baru dan terpecahnya partai lama, bahkan untuk Pemilu 2009 diperkirakan bertambah banyak.   

Padahal, pada era Orde Baru sosok kelembagaan parpol lebih elitis dan hegemonik. Jumlah parpol dibatasi hanya tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Perubahan dalam kehidupan politik kurang menyentuh aspek komunikasi dan budaya politik. Akibatnya, sebagian besar parpol masih disibukkan oleh konflik dan perpecahan internal.    

Kondisi ini membuat rakyat kecewa. Salah satu indikasinya adalah munculnya demonstrasi, baik di Jakarta maupun sejumlah daerah, saat peringatan satu dasawarsa gerakan reformasi pada 12 Mei 2008. Aksi protes ini direncanakan dengan intensitas yang meningkat hingga peringatan Kebangkitan Nasional pada 20 Mei.

Kalau demikian kondisinya, apakah ekspektasi rakyat terhadap reformasi yang terlalu tinggi ataukah ada kesalahan dalam sistem pemerintahan kita? Inilah tantangan reformasi.

• Cetak

bisnis.com