Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Kamis, 15/05/2008

Yang penting implementasinya

• Cetak

Pemerintah kembali akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan lanjutan itu, menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Koordinasi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Bambang Susantono, sudah ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah berjanji, paket kebijakan tersebut dikeluarkan sebelum pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, seperti minyak tanah, premium, dan solar. Termasuk dalam paket ini adalah langkah penghematan konsumsi BBM dan listrik, konversi energi, dan paket kompensasai bagi masyarakat dan dunia bisnis, juga perbaikan infrastruktur dan iklim investasi.

Secara lebih rinci, paket kebijakan yang menyangkut perbaikan investasi akan mencapai 44 tindakan, perbaikan infrastruktur 36 tindakan, kebijakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 34 tindakan,  dan kebijakan stabilisasi ekonomi makro dan keuangan 31 tindakan.

Secara kebetulan, paket kebijakan ini dikeluarkan pada saat-saat terakhir masa jabatan Boediono sebagai Menko Perekonomian, yang segera berpindah kantor ke Bank Indonesia. Boediono menggantikan Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur Bank Indonesia, yang dilantik pada 22 Mei 2008.

Tim ekonomi, yang dipimpin Menko Boediono, memang rajin mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Harus diakui, sejak pemerintahan Presiden Yudhoyono terbentuk, tantangan yang paling berat adalah stabilisasi ekonomi sembari mengundang masuk investor asing.

Di pihak lain, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuat pengusaha domestik lebih nyaman berbisnis dengan biaya yang lebih kompetitif, dan didukung oleh daya beli masyarakat yang kuat.

Tak heran, sejak 2005 hingga saat ini pemerintah telah melansir sejumlah paket kebijakan, yakni Paket Insentif pada Oktober 2005 menyusul kenaikan harga BBM, Kebijakan Infrastruktur dan Perbaikan Iklim Investasi pada  Februari 2006, Paket Kebijakan Sektor Keuangan pada Juli 2006, dan Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM pada Juni 2007. Maka, tidak heran jika Menko Boediono kemudian dijuluki sebagai Mr Paket.

Sejumlah paket yang dikeluarkan berjalan cukup efektif, tetapi sebagian lainnya hingga saat ini masih menunggu implementasi, termasuk di bidang infrastruktur. Paket kebijakan yang hingga kini masih menggantung di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus di Batam. Masalah ini  agaknya akan ditekankan kembali dalam paket yang akan datang.

Begitu pun isu mengenai konversi energi yang sudah berembus sejak 2005. Pemerintah tampaknya juga akan menekankan kembali isu konversi energi itu ke dalam paket mendatang, termasuk di dalamnya cetak biru hemat BBM dan cetak biru hemat listrik.

Yang menarik adalah rencana penyederhanaan prosedur berusaha di sektor kelistrikan, selain dukungan terhadap program listrik 10.000 MW, dan penyediaan listrik desa. Jika ini mampu ditangani, krisis energi yang belakangan ini dirasakan di sejumlah daerah diharapkan akan bisa teratasi secara bertahap.

Harian ini mendukung penerbitan paket kebijakan ekonomi yang komprehensif tersebut. Kebijakan itu di atas kertas akan menopang laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seraya memperkuat fundamental ekonomi lebih lanjut.

Namun, kita berharap pemerintah benar-benar serius dalam mengimplementasikannya, sekalipun masalah itu telah menjadi concern dan komitmen dari Wapres Jusuf Kalla. Persoalan implementasi inilah yang kerap menjadi pengganjal efektivitas paket kebijakan ekonomi itu sendiri.

• Cetak

bisnis.com