Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Jumat, 16/05/2008

Berperang melawan inflasi

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dipastikan mendongkrak laju inflasi pada beberapa bulan ke depan. Dengan laju inflasi selama April, yang tercatat 0,57%, dan inflasi dalam waktu empat bulan pertama 2008, yang sudah mencapai 4,01%, hampir mustahil  rasanya pemerintah mampu mengerem laju inflasi pada kisaran 6% hingga akhir tahun ini.

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak tampaknya tidak bisa dihindari lagi. Hal ini untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tekanan membengkaknya subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Padahal, subsidi BBM ternyata sebagian besar justru dinikmati oleh kalangan mampu, sehingga alokasi dana tersebut dinilai salah sasaran. Dana subsidi itu sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah untuk menopang kehidupan mereka.

Kenaikan biaya produksi dan transportasi, yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, diprediksi mendongkrak laju inflasi. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, kenaikan harga BBM sebesar 30% akan mendorong inflasi sebesar 2%-3%.

Laju inflasi yang tinggi tentu sangat merugikan semua pihak, karena pertumbuhan pendapatan masyarakat tergerus oleh inflasi.

Bank sentral juga mensinyalir banyak faktor di luar masalah moneter yang akan mendorong kenaikan inflasi, seperti pergerakan harga komoditas dan BBM, sehingga faktor inflasi sekarang tidak bisa diselesaikan dengan interest rate dan exchange rate. Harus ada kebijakan lain, khususnya di sektor riil.

Mulai kemarin, Boediono resmi berkantor di BI untuk memimpin lembaga itu. Kehadiran orang baru tetapi lama di markas bank sentral di Jl M.H. Thamrin, Jakarta,  itu langsung dihadapkan pada pekerjaan yang tidak ringan, yakni menjaga kestabilan moneter akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Untung saja Boediono adalah salah seorang pejabat yang mengkaji rencana kenaikan harga BBM, ketika masih sebagai Menko Perekonomian, sehingga dia seharusnya sangat memahami  solusi yang mesti diambil guna mengantisipasi kebijakan yang dibuat sebelumnya.

Koordinasi yang kuat antara BI dan instansi pemerintah untuk meredam laju inflasi mutlak diperlukan. Apalagi laju inflasi sangat mudah dipicu oleh kondisi psikologis masyarakat yang masih labil akibat akan dinaikkannya harga BBM.

Aksi membeli berbagai bahan kebutuhan pokok secara besar-besaran yang tidak perlu sangat mungkin terjadi apabila di lapangan dijumpai kelangkaan barang-barang tersebut, sehingga hal itu membuat masyarakat khawatir. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar mampu menjamin distribusi berbagai barang kebutuhan pokok secara aman dan lancar.

Tingkat efisiensi distribusi menjadi kunci pokok. Tidak didistribusikannya barang dengan baik, kendati dari sisi pasokan memadai, bisa menyebabkan kenaikan harga.

Di sisi lain, bank sentral seyogianya terus memantau sebelum merumuskan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dan nilai tukar guna mengatur jumlah uang beredar yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemberian akses permodalan yang lebih luas bagi masyarakat kecil untuk berusaha, melalui kredit usaha rakyat, juga merupakan jalan keluar lain agar mereka tetap mampu bertahan hidup di tengah kenaikan harga berbagai barang dengan terus berusaha.

Masyarakat jangan dibuat lebih sengsara lagi oleh kenaikan harga BBM dan laju inflasi, selain sulitnya mengakses sumber pendanaan untuk berusaha.

bisnis.com

Berita Lain

  • Besar pasak dari tiang
  • Butuh kekuatan hentikan kekejaman di Darfur
  • Fannie dan Freddie
  • Euforia investasi di bursa
  • Masa depan program nuklir Iran
  • Peristirahatan terakhir jadi kontroversi
  • Jaga soliditas usaha
  • Hasil pembicaraan enam pihak soal Korut
  • Memetakan dampak pemanasan global