Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Jumat, 18/07/2008

Besar pasak dari tiang

• Cetak

Laporan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia tahun fiskal 2007   dipublikasikan di sejumlah surat kabar nasional pada pekan ini. Untuk kesekian kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan, selaku auditor negara, kembali tidak memberikan pernyataan terhadap laporan keuangan itu. Bahasa teknisnya, laporan itu disclaimer.

Namun, terlepas dari opini auditor terhadap laporan keuangan pemerintah yang menjadi kontroversi serta polemik itu, sejatinya terdapat perbaikan yang berarti dalam tata cara menyajikan laporan ataupun kondisi keuangan negara sendiri.

Apalagi jika merujuk pada pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menurut pengakuannya pernah marah besar dan melempar laporan keuangan yang diserahkan pejabat Departemen Keuangan, yang dianggapnya tidak lebih dari laporan keuangan sebuah toko.

Itu kesan empat tahun lalu tatkala Jusuf Kalla baru tahun pertama menjabat Wakil Presiden.

Wapres pantas kesal kala itu, karena latar belakang sebagai pengusaha yang cukup kental terbiasa dengan tertib administrasi keuangan. Di situlah sebenarnya kunci governance  (tata kelola yang baik), yang dalam hal ini disebut sebagai good government governance.

Artinya, jika dibandingkan dengan posisi empat tahun lalu, laporan keuangan pemerintah saat ini relatif lebih baik. Departemen Keuangan tampaknya terus berupaya membenahi dan memperbaiki struktur serta substansi informasi laporan keuangan pemerintah.

Semua itu, tentu saja, bertujuan untuk menyajikan informasi aset negara yang kredibel, sekalipun tetap saja masih diberi hadiah opini disclaimer  oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terlepas dari isu kredibilitas laporan keuangan itu, kita juga patut mencermati adanya fakta bahwa kekayaan negara ternyata sudah sedemikian besar. Terlihat dari laporan yang disajikan, total aset negara per 31 Desember 2007 berjumlah Rp1.600 triliun lebih. Angka ini naik signifikan dibandingkan dengan kekayaan pada akhir 2006 yang mencapai Rp1.219 triliun lebih.

Namun, nanti dulu. Apabila ditengok dari sisi kewajiban, kondisi negara ini ternyata begitu menyedihkan. Pemerintah Indonesia ternyata memikul kewajiban dalam berbagai bentuk, termasuk utang luar negeri, utang perbankan dalam negeri, dan kewajiban jangka pendek lainnya, yang mencapai Rp1.430 triliun lebih.

Apabila diperinci lebih jauh, kewajiban utang luar negeri mencapai Rp595 triliun lebih, utang dalam negeri berjumlah Rp695 triliun lebih, dan utang jangka pendek senilai Rp139 triliun lebih. Itu berarti Pemerintah Indonesia menanggung kewajiban yang lebih besar pasak daripada tiang.

Kondisi pada 2007 memang jauh lebih baik dibandingkan dengan setahun sebelumnya, di mana  jumlah kewajiban pemerintah bahkan  lebih besar dari aset negara. Total kewajiban pemerintah pada akhir   2006 mencapai Rp1.330 triliun lebih, dengan aset yang hanya sejumlah Rp1.219 triliun lebih. Artinya, posisi aset dibandingkan kewajiban pemerintah minus.

Namun, beban kewajiban pemerintah yang begitu besar, relatif terhadap nilai aset, itu menimbulkan kecemasan bahwa kekayaan negara ini dikelola sekadar untuk membayar berbagai kewajiban kepada pihak lain. Padahal, Indonesia adalah negara yang berlimpah kekayaan mulai dari sumber energi, barang tambang, hasil hutan, kekayaan maritim, dan semua sumber daya alam lainnya.

Indonesia tidak seharusnya tampak miskin seperti itu seandainya pengelolaan keuangan negara pada masa lalu tidak lebih besar pasak daripada tiang. Harus ada pihak yang berani mengoreksi perilaku keliru itu untuk menatap masa depan yang lebih baik.

• Cetak

bisnis.com