Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Jumat, 15/08/2008

Jepang berdebat soal pajak konsumsi

• Cetak

Dalam pernyataannya, PM Yasuo Fukuda menegaskan: "Tanpa menaikkan pajak konsumsi, Jepang tidak mungkin membangun struktur fiskal yang sehat, apalagi mengembangkan sistem keamanan sosial yang memuaskan masyarakat. Karena itu, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang jelas  bagaimana menangani masalah tersebut dari sekarang."

Ketika menanggapi hal itu, Kepala Sekretaris Kabinet Nobutaka Machimura menekankan bahwa sudah ada konsensus yang makin kuat untuk medesak pemerintah agar segera membenahi masalah jaminan sosial.

Sebagai tindak lanjut dari perombakan kabinet Fukuda pada awal bulan ini, para pengambil kebijakan telah mengajukan sejumlah usulan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menaikkan pajak konsumsi 5%.

Pemikiran yang melatarbelakangi hal ini adalah bahwa utang jangka panjang pemerintah pusat dan daerah sudah mendekati 800 triliun yen. Pada saat yang sama, belanja pemerintah akan terus meningkat untuk mengimbangi naiknya populasi warga usia lanjut. Untuk itu publik dituntut untuk memikul sebagian beban negara tersebut dengan membayar pajak yang lebih besar.

Sebelum publik membayar kewajibannya, pemerintah harus membenahi berbagai inefisiensi anggaran.

Bukan rahasia lagi apabila sampai saat ini masih marak terjadi penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Praktik demikian melibatkan kalangan birokrat, korporasi hingga lembaga independen.

The Asahi Shimbun, 14 Agustus

• Cetak

bisnis.com