Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Selasa, 19/08/2008
'Election Budget', bung!
Serbapertama dan sarat rekor. Itulah kesan yang muncul ketika mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus 2008.
Pidato yang dikemukakan dalam rangka menyampaikan pengantar atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 itu sekaligus juga meninggalkan kesan sebagai 'kampanye' yang menjanjikan.
Betapa tidak! Hampir seluruh indikator perekonomian dan kesejahteraan rakyat menjadi berita baik.
Untuk pertama kalinya, misalnya, angka kemiskinan dinyatakan menembus level 15% pada tahun ini, bahkan mempergunakan angka indikator versi Bank Dunia sekalipun, alias turun dari level 17% lebih di era-era sebelumnya.
Lalu sasaran RAPBN 2009 adalah menurunkan angka kemiskinan ke level 12% hingga 14%.
Menurut Kepala Negara, untuk pertama kalinya pula sejak Orde Baru, Indonesia kembali surplus beras alias swasembada beras. Lantas, sembari menjanjikan kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil, pensiunan, dan TNI/Polri, Presiden Yudhoyono juga menyatakan volume anggaran negara untuk pertama kalinya melampaui Rp1.000 triliun.
Juga untuk pertama kalinya, penerimaan perpajakan yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara menembus rekor, dengan target Rp726,3 triliun lebih. Masih ada rekor lainnya, yaitu alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2009 mencapai 20%, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.
Semua data gemilang itu tentu saja mendapatkan reaksi beragam. Soal surplus beras, misalnya, data lain menyebutkan setelah sukses swasembada beras pada periode 1984-1986, Indonesia pernah kembali mengalami surplus beras pada 2004, di pengujung pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada saat itu, ketika pemerintahan kemudian berganti ke Presiden Yudhoyono, Megawati mewariskan produksi beras sebanyak 33,49 juta ton dan mengalami surplus 2,6 juta ton.
Di satu sisi, kita menghargai apa yang telah disampaikan Kepala Negara, sekaligus mendukung sepenuhnya upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki negeri ini, termasuk langkah pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun, kita juga sulit mengingkari adanya fakta lain, yang sayangnya, nyaris tidak disinggung oleh Presiden Yudhoyono, termasuk situasi sektor industri yang saat ini terpuruk, daya saing yang lemah, konsumsi domestik yang dibanjiri barang impor, dan sektor finansial yang terpuruk.
Masih ada lagi yang sangat riil, yakni daya beli masyarakat yang amat lemah, kecuali sebagian kecil kelompok elite yang memiliki kemampuan konsumsi yang nyaris tidak terbatas. Apa artinya ini semua? Kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial semakin lebar.
Oleh karena itu, sejumlah anggota DPR mengatakan bahwa data yang disampaikan Presiden tidak menggambarkan kondisi riil di masyarakat. Harian ini tentu tidak ingin terlibat dalam perdebatan semacam itu. Namun, kita ingin menggarisbawahi seyogianyalah Kepala Negara lebih apa adanya menyampaikan situasi Indonesia saat ini kepada rakyat Indonesia.
Data dan angka, bagaimanapun, akan dengan mudah diverifikasi oleh para ekonom di luar pemerintahan, apalagi oleh kalangan oposisi. Tiada guna berupaya keras untuk menutup-nutupi berita buruk, yang sesungguhnya sudah tercium di mana-mana.
Kita akan dengan mudah mengambil kesimpulan apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono adalah "Anggaran Pemilu" (Election Budget), yang lazim dilakukan para Kepala Pemerintahan, saat ingin mempertahankan kekuasaannya pada tahun pelaksanaan pemilihan umum.
bisnis.com