Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Rabu, 20/08/2008

Pakistan pasca-Musharraf

• Cetak

Dunia politik Pakistan kembali membuat kejutan dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Pervez Musharraf setelah sembilan tahun memerintah. Ini sungguh di luar dugaan  karena Musharraf dikenal penuh siasat demi melanggengkan kekuasaannya. Tak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa pensiunan jenderal itu  rela lengser, meski tekanan dari musuh-musuhnya semakin kuat dalam setahun terakhir ini.

Perkembangan itu sekaligus melegakan. Hal ini mengingat kehidupan politik di negeri anak benua Asia Selatan itu sering bermandikan darah.

Kita masih ingat bagaimana Benazir Bhutto, yang kembali ke negerinya setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan di luar negeri, tewas dengan cara yang mengerikan pada Desember 2007. Sampai sekarang belum jelas apakah ledakan bom atau rentetan tembakan senjata api yang merenggut nyawa politisi perempuan ternama itu.

Dalang di balik pembunuhan itu pun masih misterius.  Benazir disebut-sebut sebagai korban persaingan politik di kalangan oposisi.

Ada juga  yang menuding Taliban menginginkan nyawa Benazir, karena penolakan tegasnya terhadap aksi-aksi teror kaum ekstremis. Tak sedikit pula yang menuding pihak militer (Musharraf) dan Amerika Serikatlah pelakunya.

Beruntung, perjuangan Benazir untuk menegakkan demokrasi-sebagaimana yang disampaikannya secara emosional ketika dia tiba di Islamabad dari pengasingan-tidak ikut pergi bersamanya.

Setelah kematian Benazir, para pemimpin oposisi dan kalangan intelektual di Pakistan bergandengan tangan dalam upaya melengserkan Musharraf dengan cara-cara tanpa kekerasan. Mereka terus-menerus menyuarakan sisi gelap pemerintahan Musharraf yang otoriter, antara lain dalam hal penyalahgunaan konstitusi, korupsi, dan kesalahan dalam mengelola negara.

Sedikit demi sedikit wibawa politik mantan jenderal itu  tergerogoti. Orang bereaksi sinis ketika Musharraf mengklaim bahwa yang dia lakukan selama ini adalah semata-mata demi kepentingan rakyat.

Kata-kata Musharraf tidak dipercayai lagi,  bahkan oleh koalisi pemerintahannya sendiri. Akhirnya, demi menghindari pemakzulan (impeachment) oleh parlemen, pensiunan jenderal itu memilih mundur. 

Berdasarkan konstitusi Pakistan, parlemen harus memilih presiden baru dalam waktu 30 hari. Sejauh ini belum ada tokoh politik yang secara terbuka menyatakan niatnya menggantikan Musharraf. 

Pertanyaan yang muncul setelah Musharraf mundur adalah apakah penggantian kekuasaan secara damai ini sudah cukup bagi rakyat Pakistan. Jawabnya sudah pasti tidak. Sistem pemerintahan demokratis baru terasa manfaatnya bagi rakyat jika hal itu mampu menghasilkan kesejahteraan ekonomi.  

Pakistan menghadapi ancaman kenaikan inflasi, karena membumbungnya harga barang-barang kebutuhan pokok, kelangkaan pasok listrik, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Ketika Musharraf menggulingkan Presiden Nawaz Sharif sembilan tahun lalu, tingkat investasi asing tengah merosot tajam, utang luar negeri membengkak, cadangan valas menipis, sementara tingkat pengangguran tinggi.

Pendeknya, pembangunan ekonomi Pakistan jauh tertinggal dibandingkan dengan tetangganya  India, yang bersama China disebut-sebut sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

Menarik mencermati perkembangan di Pakistan pasca-Musharraf.  Akankah rezim baru menjalin aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat seperti yang dilakukan Musharraf atau malah sebaliknya, mengambil jarak dengan Washington?

Berbagai kemungkinan memang masih terbuka saat ini. Namun,  apa pun kebijakan luar negeri pemerintah baru nanti, dunia berkepentingan terhadap stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi Pakistan. Hal ini mengingat kepemilikan negara itu atas senjata nuklir dan posisi geografisnya yang strategis dalam perang Barat melawan terorisme.

• Cetak

bisnis.com