Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Jumat, 29/08/2008
Pemda & DPRD tak peka
Tepat sekali rasanya analogi penyelesaian proyek di DKI Jakarta dengan Bandung Bondowoso, sebagaimana ditulis harian ini kemarin. Kalau dalam hikayat disebutkan bahwa Bandung Bondowoso sanggup membangun seribu candi di Prambanan hanya dalam satu malam sesuai dengan permintaan Roro Jongrang, Pemerintah Provinsi DKI optimistis mampu merampungkan seluruh proyek di Ibu Kota hanya dalam waktu empat bulan.
Gubernur DKI Fauzi Bowo sangat percaya diri dalam hal ini. Dia mengatakan tahun lalu bahkan hanya tersisa satu bulan, "tetapi kegiatan bisa berjalan lancar."
Ini berbeda dengan kalangan pengusaha yang khawatir karena tahun ini terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendorong kenaikan harga berbagai barang, termasuk material untuk proyek pembangunan. Belum lagi, banyak hari libur keagamaan, sehingga aktivitas masyarakat menurun.
Kualitas berbagai proyek pemerintah pun jadi dipertanyakan dalam pembangunan yang terburu-buru itu.
Pemda umumnya mengalami masalah dalam hal anggaran, entah itu penyerapannya yang terlalu rendah atau pengesahannya yang makan waktu begitu lama, sehingga jadwal pelaksanaan proyek menjadi sangat ketat.
Sebagai warga negara yang membayar pajak, kita patut mempertanyakan kinerja pemerintah seputar anggaran pendapatan dan belanja, karena wargalah yang pada akhirnya kena getahnya. Contohnya, karena lambatnya penyelesaian persoalan ini, warga harus melewati jalan-jalan yang rusak, banyak yang parah, setiap hari.
Dalam kondisi demikian tidak mungkin kendaraan melaju dengan cepat, sehingga kemacetan menjadi pemandangan yang lumrah di hampir semua ruas jalan di Ibu Kota. Besar sekali kerugian ekonomi dan nonmaterial dari kondisi lalu lintas semacam itu.
Kita sebagai warga cuma bisa mengurut dada menyaksikan jalanan yang langsung berubah jadi kubangan kerbau begitu hujan turun. Bosan juga rasanya membaca berita runtuhnya gedung sekolah atau rumah sakit pemerintah yang baru beberapa bulan berdiri. Belum lagi soal terbengkalainya proyek untuk mengatasi banjir akibat ketiadaan dana. Banjir menjadi langganan masalah warga Ibu Kota yang tidak terselesaikan.
Lemah sekali sanksi sosial dan hukum bagi para pelaksana proyek di lapangan jika proyek yang menjadi tanggung jawab mereka tidak memenuhi kualifikasi mutu. Memang pernah ada pejabat yang dikenai tuduhan korupsi karena proyek gagal, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang rusak sebelum waktunya, terlalu sedikit pejabat yang ditindak.
Kita meminta agar mekanisme pengawasan proyek diperketat dan lebih transparan. Tindak tegas pejabat yang tidak becus dalam melaksanakan tugas, terutama mereka yang melakukan mark-up nilai proyek demi memperkaya diri sendiri. Warga perlu dilibatkan secara aktif, dan pengaduan mereka tentang kondisi sarana publik yang rusak perlu didengarkan dan ditindaklanjuti.
Para pejabat pemda dan anggota DPRD seharusnya lebih banyak turun ke lapangan dan melihat sendiri bagaimana keadaan bangunan-bangunan publik. Jangan hanya duduk di kantor dan aktif hanya jika ada rapat.
Negeri ini perlu mengupayakan agar jadwal pengesahan anggaran di daerah dan pusat diatur sedemikian rupa, sehingga waktu pelaksanaan pembangunan menjadi lebih panjang dan keluhan warga dapat segera tertangani.
Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kasus penyelesaian proyek di DKI ala Bandung Bondowoso itu memperlihatkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Wargalah yang harus terus bersabar menghadapi berbagai kekurangan menyangkut pelayanan publik oleh pemda serta ketidakpekaan DPRD terhadap peri kehidupan masyarakat.
bisnis.com