Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Senin, 06/10/2008

Keruwetan Jakarta

• Cetak

Hari ini, sebagian (besar) pemudik sudah tiba di Jakarta. Hari ini pula, sebagian (besar) pemudik itu kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berbagai aktivitas bisnis akan kembali hidup seperti biasanya.

Perbankan dijadwalkan mulai melakukan transaksi, begitu pula pasar modal. Aktivitas bisnis yang lain termasuk kantor-kantor birokrasi juga mulai menggeliat. 

Dengan demikian, dapat dipastikan kehidupan 'normal' akan menyelimuti kembali Jakarta. Dengan demikian pula, dapat dipastikan Jakarta akan kembali mengalami kesemrawutan, kemacetan, dan aneka persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat urban.

Apalagi jika merujuk pada kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana terdapat kecenderungan  pemudik membawa kerabat atau teman ketika kembali ke Jakarta dengan aneka alasan dan tujuan, terutama mencari pekerjaan. Oleh karena itu, persoalan sosial pun diperkirakan makin bertambah rumit.

Keruwetan Ibu kota sebenarnya dapat dilihat dalam beberapa perspektif. Pertama, jumlah penduduk yang melampaui daya dukung infrastruktur fisik dan sosial. 

Oleh karena itu, Jakarta dan sekitarnya dengan penduduk sekitar 12 juta jiwa ini memiliki aneka persoalan, termasuk perencanaan tata ruang yang banyak dilanggar oleh para pengembang, bahkan, oleh 'oknum' birokrasi di Ibu kota sendiri. Sekadar contoh, banyak lahan yang sedianya untuk bagi fasilitas sosial, diizinkan untuk disulap menjadi kawasan komersial.

Kedua, tambahan lapangan pekerjaan tidak sekencang laju pertambahan angkatan kerja. Sejak beberapa tahun terakhir ini, tingkat pengangguran relatif tinggi, sekitar 10%. Ini terjadi akibat arus perpindahan penduduk ke Jakarta tidak disertai oleh kesempatan kerja yang memadai.

Ketiga, tingkat urbanisasi yang masih melaju kencang. Kondisi ini muncul lantaran adanya daya tarik perkotaan yang tinggi dalam jenis pekerjaan ataupun kesempatan mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Apalagi, lapangan kerja di perdesaan juga relatif sempit.

Keempat, pembangunan infrastruktur yang tersendat-sendat. Kondisi ini sebenarnya adalah cerminan dari situasi yang terjadi di tingkat nasional. Namun, khusus di Jakarta, pasokan infrastruktur fisik jauh tertinggal dibandingkan dengan user yang menggunakannya.

Untuk sekadar menyebut contoh, pertambahan jalan di Ibu kota tidak lebih dari 2% per tahun. Namun, tambahan mobil baru di kota metropolitan ini mencapai 250-an unit per hari. Apalagi tambahan sepeda motor mencapai ribuan unit per hari.

Situasi itu semakin menambah problem kemacetan di Jakarta. Apalagi volume jalan makin tidak mampu menampung kepadatan lalu lintas yang ada.

Masalah tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi jika Pemprov DKI Jakarta lebih proaktif dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur. Proyek yang mangkrak, seperti monorel dan subway, semestinya mendapatkan prioritas, untuk mengimbangi infrastruktur 'lunak' yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi. 

Dengan kata lain, Jakarta membutuhkan satu pendekatan yang komprehensif.

Yang lebih penting lagi, tentu saja, kota dengan APBD lebih dari Rp20 triliun ini butuh kepemimpinan yang kuat agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Sayangnya, kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan seperti janji kampanye pemilihan gubernur lalu sebagai 'ahlinya' Jakarta.

Ringkasnya, untuk menjadikan Jakarta sebagai sebuah kota bisnis dan administratif yang menonjol di kawasan, butuh dua pilar, yaitu program yang komprehensif dengan prioritas yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, bukan sekadar dana atau bujet yang besar.

• Cetak

bisnis.com