Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Rabu, 08/10/2008
Diperlukan langkah terobosan
Pemerintah, melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bank Indonesia sudah mengayunkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat krisis finansial global. Meskipun langkah itu baru wacana, setidaknya menunjukkan bahwa kita telah berbuat sesuatu, tidak berdiam diri semata.
Badai finansial kali ini memang membuat getir hampir semua bangsa di dunia. Ia dapat menjarah wilayah manapun di permukaan Bumi ini tanpa pandang bulu. Dunia terancam resesi yang pada gilirannya akan membuat susah rakyat.
Sepuluh instruksi Presiden Yudhoyono-sinergi antarpihak, menjaga pertumbuhan, optimalisasi APBN, ketersediaan likuiditas, peluang pasar nontradisional, kampanye produk domestik, minimalisasi konflik, pengutamaan kepentingan masyarakat, serta komunikasi yang jujur-digulirkan untuk menjadi rencana aksi.
Seberapa jauh sukses atas pelaksanaan kesepuluh program itu nanti, bergantung pada bagaimana menerjemahkannya ke dalam program aksi. The devil is in the detail, begitulah biasanya mekanisme kerja yang terjadi di banyak instansi di negeri ini. Tak terkecuali pada instansi nonpemerintah.
Banyak di antara kita yang pintar merumuskan program bagus nan muluk. Namun, sering sulit dilaksanakan karena adanya the devil tadi, yakni kita kesulitan menerjemahkannya hingga perincian yang siap pakai. Padahal, agar program itu dapat dijalankan, justru the detail harus benar-benar jelas dan membumi.
Contoh nyata adalah betapa sulitnya menjalin sinergi antarbank yang (sebagian ataupun mayoritas) sahamnya dimiliki pemerintah untuk menggulirkan program kredit usaha rakyat secara efektif. Tidak jarang masyarakat yang membutuhkan KUR itu ternyata diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan (baca: collateral) yang nyaris tidak berbeda dengan pengajuan kredit komersial lainnya.
Padahal, kalau saja bank yang ditunjuk pemerintah itu kompak, tidak saling menjegal seperti terlihat dari 'perang baliho' di mana program KUR itu diluncurkan (oleh Presiden), misalnya, niscaya akan lebih mudah dan efektif menyalurkan permodalan yang memang sangat dibutuhkan rakyat itu.
Kita juga sering menyaksikan betapa sejumlah BUMN, yang memiliki core business sejenis, harus bersaing dengan cara saling mematikan. Pada akhirnya, perusahaan asinglah yang memperoleh manfaat dari persaingan tidak sehat itu. Kenapa untuk itu tidak sebaiknya bersinergi untuk menggapai solusi saling menang.
Belum lagi sikap sejumlah instansi yang terkesan "turut memperkeruh suasana." Sebagai contoh, ketika kondisi pasar sedang mengarah kepada posisi sulit, tiba-tiba saja likuiditas di pasar dengan cepat mengering dan suku bunga pun meninggi.
Alasan klasik yang dikemukakan untuk membela langkah pengeringan likuiditas itu adalah guna menjaga tingkat inflasi. Namun, nun jauh di negeri lain, otoritas moneternya kok malah mengambil kebijakan yang berseberangan dengan di negeri kita. Mereka cenderung memotong tingkat suku bunga untuk menggairahkan iklim usaha.
Koran ini melihat masih banyak langkah yang dapat ditempuh untuk mempertahankan daya tahan nasional menghadapi imbas gejolak finansial global, termasuk di antaranya menelurkan serangkaian kebijakan terobosan demi menjaga kehangatan cuaca berbisnis di pasar domestik.
Pada saat seperti ini, misalnya, apabila bangsa ini bersikap agak lebih protektif untuk melindungi pasar domestik, tentu tidak ada salahnya, demi melindungi kepentingan rakyat yang lebih besar.
Untuk itu memang diperlukan kerja keras, termasuk di antaranya menjaga agar regulasi yang digariskan nantinya dipatuhi oleh semua pelaku, termasuk pemerintah. Kalau kita hanya mengandalkan cara-cara konvensional untuk menghadapi situasi gawat ini, tentu saja kita akan menderita karenanya.
bisnis.com