Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Kamis, 09/10/2008

Masalah impor beras Jepang

Munculnya kasus peredaran beras yang tidak memenuhi standar mutu (antara lain berbau apek) kini tengah menjadi perbincangan serius di kalangan anggota DPR Jepang.

Kasus ini menunjukkan betapa struktur distribusi beras yang ditetapkan pemerintah ternyata sangat tidak profesional. Hal ini diperparah dengan kebijakan di sektor perberasan Jepang yang tidak kondusif. Salah satunya adalah masalah kebijakan impor komoditas pertanian tersebut.

Guna melindungi industri beras nasional, Jepang menerapkan tarif yang sangat tinggi untuk beras impor, mencapai 800%. Namun, karena bertentangan dengan semangat perdagangan bebas, negara itu akhirnya mengubah kebijakannya, dan bersedia mengimpor beras, tetapi dibatasi hanya 9% dari total produksi domestik, atau sebanyak 770.000 ton.

Sejak kebijakan ini digulirkan pada 1995, total volume impor beras Jepang telah mencapai 9 juta ton. Pemerintah menjamin impor beras tidak akan mengancam industri domestik, juga tidak akan merusak harga dan mengganggu produksi dalam negeri.

Akibat kebijakan ini, Jepang mengalami surplus stok beras sebanyak 1,29 juta ton. Surplus ini mengakibatkan lonjakan biaya penyimpanan yang mencapai 10 miliar yen per tahun. Akhirnya, Jepang mengurangi stok/persediaan guna memangkas biaya penyimpanan tadi.

The Asahi Shimbun, 8 Oktober

bisnis.com

Berita Lain

  • Selamatkan dana nasabah
  • Tantangan Obama
  • Alkoholik manula
  • Memanfaatkan momentum
  • Bantuan kemanusiaan
  • Kekosongan catatan e-mail
  • Pelatihan kerja
  • Chrysler & bailout pemerintah
  • Dialog China-Tibet