Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Senin, 13/10/2008

Membangkitkan misi MSDF

Menjelang pemilihan Majelis Rendah, melakukan manuver sangat biasa dalam politik. Namun, koalisi yang memerintah (Liberal Democratic Party) dan Komeito Baru dan opisisi Minshuto (Democratic Party of Japan) jauh dari sikap optimistis mengenai bagaimana mereka membahas revisi undang-undang khusus mengenai antiterorisme.

Undang-undang baru itu akan memperluas aktivitas Maritime Self-Defense Force di Samudra Hindia pada tahun mendatang.

Pada sesi Diet tahun lalu, partai oposisi secara kuat menolak perluasan misi MSDF, dengan mengatakan hal ini mencederai Konstitusi. Namun, saat ini partai itu mengusulkan pemungutan suara.

Tahun lalu, Minshuto mengajukan suatu rancangan antiterorisme pada bantuan sipil di Afghanistan sebagai satu alternatif untuk membangkitkan aktivitas MSDF. Mengapa partai tidak menekankan poin tersebut kembali dalam Diet untuk memenangkan dukungan publik?

Partai yang berkuasa pun tidak lebih baik. Aso ingin mengeluarkan undang-undang itu yang akan digunakan untuk menyerang Minshuto saat kampanye pemilihan.

Partai yang memerintah dan oposisi harus menyelesaikan kasus mereka sebelum kampanye pemilihan. Perundingan harus diutamakan untuk mencapai persetujuan. Masih ada waktu sebelum UU antiterorisme kedaluwarsa pada Januari.

The Asahi Shimbun, 11 Oktober

bisnis.com

Berita Lain

  • Selamatkan dana nasabah
  • Tantangan Obama
  • Alkoholik manula
  • Memanfaatkan momentum
  • Bantuan kemanusiaan
  • Kekosongan catatan e-mail
  • Pelatihan kerja
  • Chrysler & bailout pemerintah
  • Dialog China-Tibet