Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Tajuk

Selasa, 14/10/2008

Sense of crisis TNI

• Cetak

Sejak sektor keuangan AS guncang pada pertengahan bulan lalu, wajah dunia kembali berubah secara drastis dalam tempo tidak sampai satu dekade. Perubahan besar sebelumnya juga dipicu oleh reaksi AS tujuh tahun lalu menyusul Tragedi 11 September.

Untuk kasus pertama, dunia sudah sama-sama mengetahui bagaimana peta politik internasional setelah menara kembar World Trade Centre yang terletak di jantung Kota New York hancur dan rata dengan tanah.

Washington cuma memberikan dua pilihan bagi negara lain, yaitu ikut Gedung Putih dalam perang melawan terorisme atau melawan kehendak Presiden George W. Bush dengan segala risiko politik dan ekonomi.

Deklarasi perang yang dicanangkan Bush itu belum dicabut. Dengan sangat jelas dunia bisa melihat implikasinya secara langsung bagaimana tangan-tangan otoritas AS memburu orang-orang di seluruh dunia yang dianggap berpotensi mengganggu kepentingan negara tersebut.

Namun, AS akhirnya limbung setelah sektor finansialnya terkena 'serangan jantung sangat serius'. Karena yang terserang adalah Negeri Paman Sam, implikasinya dengan cepat menyebar bagai virus mematikan.

Pada saat itu juga dunia melakukan penghitungan ulang mengenai kemampuan dirinya dalam menghadapi krisis yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.

Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah mengantisipasi dampak krisis melalui 10 jurus untuk dijabarkan menjadi rencana aksi. Keberhasilan seruan Kepala Negara itu memang masih perlu diuji. Di sinilah perlunya pemerintah dan dunia usaha memiliki pandangan yang sama dalam menghadapi badai krisis kali ini.

Dalam kondisi yang serba tidak mengenakkan ini, rasanya tidak ada kalangan pebisnis yang berleha-leha dan menganggap dirinya pasti selamat dari terjangan dampak krisis finansial. Sejumlah skenario bahkan sudah disiapkan untuk menghadapi kondisi terburuk, misalnya menunda proyek investasi strategis, baik lewat pasar modal maupun langsung. 

Tidak terkecuali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Institusi ini menyiapkan opsi apabila krisis keuangan global sampai menghalangi kelancaran pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari mancanegara. Opsi itu adalah merevisi rencana strategis (Renstra) TNI periode 2009-2014.

Ini tentu bukan kabar menyenangkan bagi program modernisasi peralatan TNI yang sebagian besar sudah uzur. Alhasil, dalam skenario perang, kemampuan Indonesia dalam menghadapi kekuatan musuh juga makin berkurang karena peremajaan peralatan tempurnya tersendat.

Untuk kontrak pengadaan alutsista yang paket pendanaannya sudah ditandatangani memang tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana nasib  puluhan kontrak lainnya yang belum disetujui? Padahal, kita menginginkan TNI yang disegani lawan dan kawan berkat dukungan persenjataan dan personelnya yang tangguh.

Krisis finansial saat ini dan pengalaman sanksi embargo senjata dari AS hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa Indonesia harus meninggalkan ketergantungannya secara bertahap pada alutsista asing.

Untuk itu, industri strategis di bidang pertahanan harus tumbuh dan berkembang agar selalu dalam kondisi 'siap tempur' dalam memenuhi kebutuhan TNI. Hal ini tentu memerlukan dukungan penuh perbankan nasional.

Indonesia memang belum mampu membuat kapal selam nuklir atau jet tempur Sukhoi atau F-16 Fighting Falcon. Namun, bukankah keandalan PT PAL, misalnya, dalam membuat kapal patroli cepat sudah diakui dunia? 

Pola lisensi dari pabrikan asing bisa pula diintensifkan pada masa mendatang, sehingga Indonesia bisa memproduksi bagian-bagian suku cadang peralatan tempur strategis untuk menghindari kanibalisasi alutsista.

• Cetak

bisnis.com