Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Umum

Rabu, 09/07/2008

'Depdiknas belum mampu kelola 20% APBN'

• Cetak

JAKARTA: Departemen Pendidikan Nasional dinilai belum mampu mengelola anggaran pendidikan jika pemerintah akhirnya mengalokasikan seluruh 20% dari total belanja APBN ke instansi tersebut, mengacu tiadanya rencana yang jelas untuk penyerapan anggaran itu.

Olly Dondokambey, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan dalam mengelola dana 20% dari APBN tidak hanya membutuhkan sistem yang kuat dan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi, juga program kerja  dan alokasi yang tepat sesuai dengan prioritas pemerintah.

"Jika belanja dalam APBN kita tahun depan lebih dari Rp1.000 triliun, maka 20%-nya berarti Rp200 triliun. Bukan main-main mengelola dana Rp200 triliun itu, kami menilai belum ada departemen yang benar-benar siap mengelola dana sebanyak itu."

Menurut Olly, kalangan pendidikan harus mencermati klausul dalam amendemen UUD 1945 yang mengatakan dana pendidikan 20% dari APBN merupakan anggaran total pendidikan. Dana tersebut bukan anggaran departemen.

 Dia mengingatkan fasilitas pendidikan yang diberikan kementerian/lembaga kepada karyawannya dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Seperti yang diberikan kepada Departemen Pertahanan, Depkeu, Departemen Perindustrian, Polri, TNI, dan Departemen Dalam Negeri.

"Semua bentuk pendidikan tersebut seharusnya sudah termasuk dalam 20% anggaran pendidikan," katanya.

Menurut dia, alokasi anggaran Depdiknas harus ditentukan berdasarkan program yang akan dicapai dan kinerja yang ditunjukkan, bukan berasal dari persentase besaran APBN.

ANTARA

• Cetak

bisnis.com