Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Umum

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Rabu, 08/10/2008

Wakil PM Thailand mundur

Cetak

BANGKOK: Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan Thailand yang mencederai 69 orang di Bangkok, kemarin, berbuntut mundurnya Wakil Perdana Menteri Thailand Chavalit Yongchaiyudh.

Menurut Chavalit, pengunduran dirinya sebagai orang nomor dua di pemerintahan Negeri Gajah Putih itu sebagai pertanggungjawaban atas jatuhnya banyak korban dalam bentrokan yang berlangsung di depan gedung parlemen Thailand.�

"Saya ingin bertanggung jawab," katanya.

Ribuan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) berdesak-desakan menghalang-halangi anggota parlemen� bertemu dengan Perdana Menteri Somchai Wongsawat. Kakak ipar mantan PM Thaksin Shinawatra itu menyampaikan pidato pertamanya di parlemen.

Oleh karena jalan menuju gedung parlemen dihalang-halangi demonstran, polisi� terpaksa menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan massa yang sudah tidak terkendali. Akibatnya jatuh korban 62 orang pengunjuk rasa luka-luka.

Situasi panas tersebut� membuat. Somchai harus melompati pagar ke gedung di sebelah parlemen kemudian diterbangkan dengan helikopter.

Para pengunjuk rasa hingga kini tetap beranggapan Somchai adalah boneka Thaksin. Mereka menuding Thaksin dan sekutu-sekutunya merendahkan demokrasi Thailand.

Protes antipemerintah sebenarnya dimulai sejak Mei, tetapi situasinya berkembang pada 26 Agustus ketika para demonstran menyerang dan menduduki kantor-kantor pemerintahan hingga hari ini.

Para pengunjuk rasa menginginkan adanya perubahan pemerintahan dan ekonomi negara itu. Mereka menilai Somchai sebagai perdana menteri baru justru menenggelamkan Thailand karena sarat KKN.�

Komandan militer Thailand Anupong Paochinda mengatakan aksi para demonstran perlu dikendalikan. "Tanpa kendali [keamanan] akan membahayakan perekonomian negara."

Spekulasi kudeta

Pernyataan Anupong tadi membakar spekulasi kemungkinan adanya kudeta untuk mengakhiri krisis, meski dia mengulangi penolakan adanya intervensi militer.

"Pemerintah kesatuan nasional adalah cara terbaik untuk mengakhiri krisis politik yang saat ini terjadi," tutur Anupong. (if)

AP/JBBI