Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Valas & Komoditas

Jumat, 29/02/2008

'Pialang berjangka wajib dagang komoditas'

• Cetak

JAKARTA: Transaksi komoditas di Bursa Berjangka Jakarta bakal menggeliat, seiring dengan diwajibkannya perusahaan pialang dan pedagang berjangka untuk mentransaksikan produk itu.

Kewajiban itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) bersama BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) No. 69/SEB/BBJ-KBI/02/08 tentang perubahan ketentuan mengenai insentif kontrak-kontrak multilateral.

Surat itu mewajibkan perusahaan pialang bertransaksi kontrak berjangka komoditas minimal 2% dari total perdagangan bulanannya.

SE bersama ini masih dalam bentuk draf dan harus disosialisasikan kepada pelaku pasar, untuk mendengar masukan dari anggota bursa.

Surat yang belum ditandatangani tersebut menyebutkan rencana kewajiban transaksi itu merupakan salah satu upaya meningkatkan likuiditas perdagangan kontrak berjangka komoditas secara multilateral di BBJ.

Adapun komoditas itu a.l. kontrak berjangka olein, emas, kontrak gulir emas dan kontrak gulir indeks emas.

Direksi BBJ dan KBI berencana memberikan insentif, jika perusahaan pialang dapat mentransaksikan kontrak multilateral minimal 2% dari keseluruhan transaksi perusahaan setiap bulannya dalam tiga bulan berturut-turut.���

"Setidaknya BBJ melihat ada kemauan anggota. Kami akan membantu anggota untuk memberikan pelatihan. Jika memang anggota ingin menggelar seminar tentang komoditas, akan kami dukung pendanaannya," kata Direktur BBJ Jahja W. Sudomo.

Insentif yang dimaksud seperti pembebasan biaya transaksi BBJ dan KBI bagi pedagang sebesar Rp5.000 per lot, iuran dan biaya pemasangan serta biaya bulanan frame relay akan ditanggung oleh BBJ.

Selain insentif, manajemen bursa juga menetapkan hukuman bagi pialang yang tidak melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan. ���

Jika dalam tiga bulan berturut-turut total transaksi rata-rata kontrak komoditas (multilateral) tidak mencapai 2%, pialang akan dikenakan sanksi berupa iuran bursa untuk tiga bulan berikutnya Rp10 juta per bulan, belum termasuk PPN.

Selain dikenakan denda, perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan akan dikenakan sanksi berjenjang berupa administratif teguran, peringatan, peringatan keras, hingga pembekuan kegiatan.

Tidak memberatkan

Direktur PT Harumdana Berjangka Kepler Sabungan Tampubolon mengatakan, bagi perusahaannya kewajiban transaksi kontrak multilateral minimal 2% tidak memberatkan.

Menurutnya, hal ini dipengaruhi masih besarnya peluang perusahaan untuk bertransaksi valuta asing dan indeks asing melalui sistem over the counter (OTC), secara bilateral.

''Sudah saatnya anggota bursa mulai transaksi komoditas. Selama delapan tahun bursa memberi kebebasan kepada anggotanya untuk tidak berdagang komoditas. Jadi, tidak ada salahnya untuk mencoba transaksi komoditas minimal 2% per bulan,'' kata Kepler kepada Bisnis kemarin.

Humas Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) yang juga Presdir PT Sentra Arta Maxima Wishnubroto mengatakan pada dasarnya perusahaan pedagang sepakat untuk kembali meramaikan transaksi kontrak berjangka komoditas.

Surat edaran bersama antara BBJ dan KBI tersebut, lanjut Wishnu, masih belum final hanya berupa usulan yang masih membutuhkan masukan dari anggotanya.

Terkait dengan hukuman atau insentif, menurut Wishnu, masih harus dibahas lebih lanjut.

Kepler melanjutkan, kontrak komoditas yang ada di BBJ selama ini masih perlu perbaikan agar dapat lebih likuid. Dia mencontohkan dengan memperkecil ukuran satu lot olein, dari 20 ton menjadi 10 ton.

Selain itu, juga diperlukan jaminan ketersediaan barang sesuai dengan mutunya ketika harus serah barang.

''Sepertinya untuk menjamin ketersediaan barang dan mutunya, itu bisa diserahkan ke kliring. Mungkin kliring� harus menyiapkan dana talangan, dan dana itu perlu disubsidi dari pemerintah. Sudah saatnya juga pemerintah memberi subsidi bagi industri berjangka," kata Kepler. (berliana. elisabeth@bisnis.co.id)

Oleh Berliana Elisabeth S.
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com