JAKARTA (bisnis.com): Indonesia menekankan usulan pembahasan mengenai risiko memperpanjang utang (rollover risk) terutama dari pihak swasta untuk dibicarakan lebih lanjut pada KTT G-20.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan risiko, yang dihadapi oleh negara-negara emerging, ini diakibatkan oleh ketidakmampuan perbankan di Amerika Serikat dan Eropa dalam menggulirkan pinjaman.

Dia mengungkapkan bank-bank di Amerika Serikat dan Eropa lagi sakit. Mereka tidak bisa lagi memberikan pinjaman baru sehingga kalau ada utang jatuh tempo mereka minta dibayar.

"Nah menerbitkan utang baru atau di rollover menjadi sangat tidak mungkin kalau bank-bank di Amerika sakit," ujarnya saat ditemui seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Presiden menyambut dimulainya penyelenggaraan kampanye di Istana Negara hari ini.

Sri Mulyani menambahkan usulan ini akan dibahas lebih lanjut. "The next meeting is going to be Head of State, kalau di Head of State sudah keluar satu statement yang memberikan blessing maka working-nya ke teknikalnya akan jauh lebih mudah," tambahnya.

Pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral kelompok negara maju dan berkembang, yang tergabung dalamG-20, sepakat melanjutkan kerja sama pemulihan sistem keuangan global. Pada pertemuan di Horsham, Inggris, pekan lalu, G-20 berkomitmen memprioritaskan upaya mengatasi ketidakpastian nilai aset dalam neraca keuangan perbankan. Faktor ini dianggap sebagai penyebab utama pembatasan pencairan pinjaman.

"Semua negara anggota siap memaksimalkan kemampuan untuk mengalokasikan pencairan kredit dengan menyediakan dukungan likuiditas, termasuk jaminan pemerintah atas tanggung jawab lembaga keuangan," tulis kerangka kerja kesepakatan G-20 yang dikutip Bisnis dari situs resmi kerja sama multilateral itu.

Deklarasi itu dibahas pada pertemuan G-20 tingkat kepala negara pada 2 April 2009, di London, yang juga akan dihadiri Presiden Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, yang juga dihadiri oleh Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, G-20 sepakat menyuntikkan modal kepada lembaga keuangan, melindungi tabungan dan simpanan jangka panjang, serta memperkuat neraca keuangan perbankan dari aset bermasalah. (tw)