Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro

Kamis, 15/05/2008 14:45 WIB

'Pemerintah langgar UU jika BBM tak naik'

oleh : Antara

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (Antara): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) justru pemerintah akan melanggar Undang-undang APBN-Perubahan.

"Justru pemerintah akan melanggar UU APBN-P jika tidak menaikkan harga BBM sekarang ini," kata Wapres Kalla seusai merayakan HUT-nya ke 66 di kediaman resmi di Jl Diponegoro Jakarta, hari ini.

Menurut Wapres, dalam UU APBN-P telah disepakati besaran subsidi BBM. Namun dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, maka besaran subsidi yang dianggarkan tidak mencukupi. Dengan demikian jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM akan terjadi penambahan besaran subsidi.

"Nah, kalau subsidinya naik dari mana bayarnya? Nanti melanggar UU APBN-P karena subsidinya melebihi anggaran," kata Wapres.

Ketika ditanya adanya keinginan anggota DPR menanyakan soal rencana kenaikan harga BBM, Wapres mengatakan sebenarnya soal itu bukan menjadi kewenangan dari DPR. Hal itu, kata dia, menjadi kewenangan penuh eksekutif atau pemerintah. Kewenangan DPR hanyalah menyangkut soal anggaran.

Wapres menjelaskan untuk rencana kenaikan harga BBM tersebut pemerintah mempersiapkannya dengan cermat, termasuk untuk penyaluran BLT. Pengalaman kenaikan harga BBM dan penyaluran BLT pada 2005 dijadikan pelajaran untuk perbaikan.

"Sebenarnya tidak ada negara di dunia ini yang memberikan subsidi BBM terlalu besar seperti di Indonesia. Hanya Indonesia yang memberikan subsidi BBM terbesar di dunia," kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres memberikan contoh negara-negara seperti Timor Leste, Thailand maupun yang lainnya menjual BBM sesuai dengan harga pasar.

Wapres menjelaskan jika tidak ada kenaikan harga BBM maka subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp250 triltun. Sementara dari subsidi sebesar Rp250 trilun tersebut sebesar 80% dinikmati oleh kalangan mampu. Sedangkan rakyat miskin hanya 20%.

Karena itu. kenaikan harga BBM ini tidak akan memberatkan dan hasilnya akan diberikan kepada masyarakat miskin. "Ini hanya transfer subsidi dari orang mampu ke orang miskin," kata Wapres.

Menurut Wapres, hanya Iran yang menjual harga BBM seharga sekitar Rp1.000, tetapi setiap orang hanya dijatah tiga liter per hari. Sementara produksi minyak Iran sebesar empat juta barel per hari dengan penduduk 60 juta jiwa. Selain itu, Arab Saudi juga menjual BBM seharga satu real, namun negara tersebut memiliki produksi sebesar delapan juta barel.

Saat ini, tambahnya pemerintah sedang mempersiapkan dengan baik cara penyaluran BLT agar tepat sasaran. Ketika ditanya adanya kekawatiran penyaluran BLT akan mengalami kebocoran dan penyimpangan, Wapres mengatakan pengalaman selama ini menunjukkan penyimpangan hanya sekitar 1%.

"Biasa selalu ada, dan biasanya satu persen dari 19,1 juta penerima. Tapi itu akan kita perbaiki," tegas Wapres.(er)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com