Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Kamis, 17/07/2008 11:46 WIB
Kementerian & lembaga negara diminta libatkan BPKP
oleh : Erna Sari Ulina Girsang
JAKARTA (Bisnis.com): Kementerian dan lembaga negara (K/L) serta pemda diminta proaktif melibatkan sumber daya manusia dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperbaiki laporan keuangan.
Kepala BPKP Didi Widayadi mengatakan BPKP merupakan lembaga yang mendampingi pemerintah dalam mengelola negara, baik dari sisi keuangan maupun yang bersifat kinerja, namun tidak bisa langsung masuk ke internal K/L dan pemda tanpa adanya permintaan dari gubernur atau presiden.
"Karena itu kalau memang pemda atau K/L menilai SDM-nya belum bisa mengelola keuangan dengan baik, segera minta dukungan kami, kami akan segera turun," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, hari ini.
Dia mengatakan saat ini ada sekitar 7.000 auditor di BPKP yang siap didistribusikan ke K/L dan pemda di seluruh Indonesia. Auditor itu, jelasnya, bertugas memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.(er)
bisnis.com
Berita Lain
- Transaksi berjalan RI defisit US$1,47 miliar
- Bali beri informasi tepat pada investor
- Asean-China teken kontrak kerja sama
- Citigroup: BI rate bulan depan akan 9,50%
- Fitch Ratings: Prospek kinerja XL stabil
- Suku bunga BI Rate naik jadi 9,25%
- BI Rate diprediksi naik ke 9,25%
- Suku bunga diduga naik 25 basis poin
- Dirjen Pajak tetap hitung PPn penunggak royalti
- DPR beri 1 pekan bagi masukan DIM RUU PPN