Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Senin, 25/08/2008 20:15 WIB
Pengucuran BLT tahap I Rp5,398 miliar
oleh : Agust Supriadi
JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah telah mengucurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahap pertama Rp5,398 miliar atau 94,2% dari pagu yang dianggarkan Rp5,73 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan untuk 2008 pembayaran BLT dibagi dalam dua tahap. Tahap I dibayarkan Rp5,73 miliar untuk periode Juni-Agustus dengan tanggal akhir bayar pada 23 Juli. Tahap II berlangsung empat bulan untuk periode September hingga Desember dengan alokasi anggaran Rp7,64 miliar dengan batas akhir pembayaran 31 Desember.
"Sampai dengan akhir Juli yang sudah dicairkan Rp5,398 miliar atau 94,2% dari pagu tahap I atau 38,3% dari keseluruhan pagu BLT 2008 sebesar Rp14,1 triliun," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR hari ini.
Menurut dia, penganggaran BLT didasarkan pada pasal 14 ayat 1 UU APBN 2008 dan Keputusan Presiden No.3/2008 yang memungkinkan pemerintah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2008 tanpa persetujuan DPR atau cukup dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Namun, karena DPR menolak hal itu, maka untuk pencairan tahap II akan meminta persetujuan DPR sebelumnya.
Sementara itu, Sekjen Depsos Chazali Situmorang menerangkan semua kartu BLT yang dicetak PT Pos Indonesia atau sebanyak 19,01 juta lembar telah didistribusikan ke seluruh kantor pos di Indonesia.
Menurutnya, dari total dana yang disediakan bagi seluruh RTS sebesar Rp 13,31 triliu, baru Rp5,70 triliun yang telah ditransfer oleh Depsos kepada PT Pos Indonesia. Dari Rp5,70 triliun anggaran BLT yang telah diterima PT.Pos Indonesia, hingga 22 Agustus 2008 yang sudah dicairkan sebesar Rp4,44 triliun bagi 14,78 juta RTS. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Antisipasi krisis, pemerintah genjot proyek infrastruktur
- Atasi krisis global, kebijakan disesuaikan
- Utang dinaikkan untuk proyek infrastruktur
- Bank Dunia kucurkan Rp24 triliun untuk RI
- Kemenko Perekonomian reformasi birokrasi 2009