Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Jumat, 29/08/2008 19:22 WIB
Pusat akan ikut bahas APBD di daerah
oleh : Achmad Aris
JAKARTA: Pemerintah pusat berencana akan ikut dalam pembahasan APBD di daerah mengingat selalu molornya penetapan APBD oleh pemda dan DPRD.
"Kami sedang mencari formula yang tepat dan membicarakan ini dengan Depdagri, apakah nanti kami bisa mengatur DPRD. Dulu kan untuk pengelolaan PP-nya sudah ada soal komunikasi insentif. Sekarang kami sedang coba hak budget DPRD pengaturannya seberapa jauh," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo di Jakarta, hari ini.
Dia menuturkan kemungkinan untuk memfasilitasi rencana tersebut Depkeu akan membicarakan hal itu dengan Depdagri mengenai apakah nantinya akan dibuat semacam Surat Keputusan Bersama (SKB) atau peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Menurutnya, berhubung DPRD mempunyai pengaturan internal sendiri soal penetapan APBD, maka pemerintah pusat akan mengadakan pertemuan dengan asosiasi DPRD sebagai bentuk koordinasi. "Jadi intinya kami akan komunikasikan agar eksekutif dan legislatif punya hubungan yang baik. Arahnya pada 2009 tidak ada lagi APBD yang terlambat," tegasnya.
Untuk target 2009, paparnya, pemerintah pusat rencananya akan menetapkan batas akhir penetapan APBD yakni pada Februari. Meski belum mendapatkan persetujuan dari Menkeu, lanjutnya, kemungkinan besar PMK yang baru tersebut akan menetapkan akhir Februari sebagai batas akhir penetapan APBD.
"Supaya semakin cepat. Dengan demikian APBD-nya langsung bisa dicairkan dan dijalankan oleh daerah," jelasnya.
Di pihak lain, anggota DPD dari daerah perwakilan DKI Jakarta, Marwan Batubara, menyatakan keprihatinannya atas fenomena molornya penetapan APBD di banyak daerah.
Menurutnya, keterlambatan tersebut menunjukkan tidak profesionalnya aparat pemda dan DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD. "Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sehingga siapa yang membuat ini terlambat harus sadar," katanya. (ln)
bisnis.com
Berita Lain
- Antisipasi krisis, pemerintah genjot proyek infrastruktur
- Atasi krisis global, kebijakan disesuaikan
- Utang dinaikkan untuk proyek infrastruktur
- Bank Dunia kucurkan Rp24 triliun untuk RI
- Kemenko Perekonomian reformasi birokrasi 2009
- Pemerintah perlu beri insentif fiskal bagi UMKM
- Penurunan BI Rate tak pengaruhi rupiah
- ADB setujui pinjaman ke RI US$350 juta
- Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia turun 10 poin
- Ditjen Pajak berhasil himpun 9 juta NPWP