Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Senin, 06/10/2008 15:51 WIB
Kadin minta pemerintah bertindak tepat & cepat
oleh : Ratna Ariyanti & Tri D. Pamenan
JAKARTA (bisnis.com): Ketua Kadin MS. Hidayat mengatakan pemerintah dituntut untuk mengambil tindakan tepat dan cepat guna melindungi kepentingan ekonomi nasional dan iklim usaha yang kondusif dari multipliers effect dan biaya pemulihan yang lebih besar.
"Pengalaman atas krisis keuangan yang terjadi di Asia, khususnya di Indonesia pada tahun 1997 lalu seharusnya menjadi pengalaman yang berharga bagi pemerintah Indonesia," ujar Hidayat dalam siaran pers tertulis.
Bank Indonesia, lanjutnya, perlu merelaksasi kebijakan uang ketat melalui perubahan kebijakan terkait likuiditas, seperti penurunan tingkat giro wajib minimum yang dikaitkan dengan LDR, perluasan repo SUN untuk jangka waktu yang lebih panjang.
Pemerintah juga perlu mempercepat pembelanjaan APBN agar mengembalikan likuiditas di sektor keuangan yang sebelumnya ditarik melalui SUN. Bank Indonesia dan pemerintah perlu memperkuat protokol implementasi financial safety net dan peran sebagai lender of the last resort.
Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan kepercayaan pada sektor keuangan nasional dengan meningkatkan jumlah dana yang ditanggung LPS. Pemerintah juga perlu mendorong penempatan dana valuta asing di perbankan besar melalui imbauan atas penempatan dana BUMN yang mempunyai akses valuta asing. Imbauan kepada eksportir besar untuk membawa masuk proceed ekspor juga diperlukan.
"Kebijakan ini penting sebagai safety line bagi BUMN ataupun korporasi apabila mengalami kesulitan cash flow valuta asing agar dapat dibiayai oleh perbankan dalam negeri," ujarnya.
Rekomendasi lainnya adalah perlu dibentuknya finansial pool secara khusus guna membiayai proyek yang bersifat prioritas seperti infrastruktur dan Bank Indonesia diharapkan dapat berkoordinasi dengan Bank Sentral negara ASEAN lainnya untuk memperoleh cadangan devisa tambahan. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Ditjen pajak tidak akan perpanjang sunset policy
- Upah di DKI tetap akan dinaikkan 10%
- Ekonomi Jatim diprediksi merosot
- 81 Pengusaha Belgia jajaki bisnis di Indonesia
- Biaya fiskal naik tahun depan
- Defisit APBN-P diprediksi turun jadi 1,1%
- Bappenas: Jumlah pinjaman siaga akan berubah
- Procurement di PU patut dicontoh
- Pemda diminta maksimalkan penggunaan APBD
- UMK Surabaya ditetapkan Rp948.500