Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Rabu, 08/10/2008 13:26 WIB
10 Lembaga PBB bantu pembangunan di NTT
oleh : M. Tahir Saleh, Dewi Astuti & Ria Nurdiani
JAKARTA (bisnis.com): Kementerian Negara PPN/Bappenas bekerja sama dengan 10 lembaga PBB untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Acara penandatangan program tersebut dibuka Meneg PPN/Bappenas Paskah Suzetta dan dipimpin oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo. Acara ini dihadiri a.l. Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersama dengan UN Resident Coordinator El Mostafa Benlamlih di gedung utama Bappenas Jakarta hari ini.
Sebanyak 10 lembaga PBB adalah UNDP, FAO, ILO, UNESCO, UNFPA, Unicef, UNINDO, UNV, WFP, dan WHO. Dalam sambutannya, Paskah mengatakan munculnya program tersebut dipicu permasalahan pembangunan di Provinsi NTT masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
"Program ini adalah pertama kali dilaksanakan secara bersama-sama bukan lagi di Asia, tetapi pertama kali di dunia. Belu dipilih karena tingkat kemiskinan yang di atas 60%," ujarnya di Jakarta hari ini.
Dia mengatakan program itu diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, air bersih dan sanitasi, pendidikan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan krisis, dan peningkatan tata pemerintahan di Provinsi NTT, khususnya Kabupaten Belu.
Gubernur NTT berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan perekonomian, sumber daya manusia, dan lain sebagainya sehingga Belu ke depan jauh lebih baik.
"Belu adalah salah satu kabupaten yang menjadi perhatian peningkatan ekonomi, dengan adanya hal ini semoga lebih baik lagi," katanya kepada Bisnis.
Di tempat yang sama, El-Mostafa mengatakan kerja sama itu merupakan sebuah kontribusi besar di antara organisasi PBB untuk bersama-sama mencapai hasil yang maksimal. Dia juga mengharapkan pengembangan program itu dapat diterapkan di kabupaten yang lain seperti Aceh dan Papua. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Kebijakan baru soal CPO segera dirilis
- Furnitur diusulkan dapat insentif fiskal
- Rumah Ditjen Pajak akan ditertibkan
- Dephut tunda usulan tarif reboisasi
- Dephut dapat alokasi DIPA Rp2,6 triliun
- Stimulus fiskal ke 31 sektor usaha dievaluasi
- Kemenkop realisasikan anggaran 85,65%
- Proses solusi kasus PPN batu bara dipercepat
- Negosiasi standby loan diumumkan Februari
- Kadin minta bank turunkan lending rate