Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Rabu, 08/10/2008 19:33 WIB
'10 Inpres harus segera diterapkan'
oleh : Achmad Aris
JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah didesak segera menerapkan 10 instruksi Presiden untuk mengantisipasi krisis keuangan di Amerika Serikat guna menjaga momentum kebangkitan perekonomian nasional dan mengelola dampak krisis.
Ekonom sekaligus anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo mengatakan seharusnya pemerintah tidak hanya berwacana melainkan langsung mengambil langkah nyata selagi dampak krisis keuangan AS belum begitu dirasakan Indonesia.
"Langkah konkret yang harus diambil pemerintah salah satunya dari sisi makro adalah selamatkan dulu neraca pembayaran. Langkah cepat memang tidak bisa di sektor riil tapi di sektor keuangan dulu," tegasnya dalam acara diskusi bertajuk "Antisipasi Krisis Keuangan Global" di Jakarta.
Dalam kondisi seperti ini, jelasnya, Bank Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah hingga ke level Rp9.657. Depresiasi nilai rupiah justru akan berpengaruh positif terhadap neraca pembayaran.
"Dengan nilai tukar rupiah yang cenderung menurun mengakibatkan nilai ekspor kita [Indonesia] akan tertolong dan daya saing [ekspor] kita bisa head to head dengan China," jelasnya.
Drajad juga meminta agar tingkat defisit semakin ditekan bahkan kalau memungkinkan hingga level 0%. Apabila tingkat defisit dibiarkan tinggi, maka akan berdampak negatif di mana pemerintah terpaksa harus menerbitkan surat utang lagi dengan biaya yang sangat mahal.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan 10 langkah antisipatif menghadapi krisis keuangan global yaitu meningkatkan sinergi antara semua pihak guna memelihara momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6% dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, mengoptimalkan APBN 2009 agar tetap dapat memacu pertumbuhan dan memperkuat pos jaring pengaman sosial.
Selain itu, peluang melakukan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan negara lain harus terus dikembangkan, sektor riil diminta untuk tetap bergerak dan BI serta perbankan diminta menyusun kebijakan yang memungkinkan tersedianya likuiditas di dalam negeri, dan mendorong kampanye besar-besaran untuk penggunaan produk dalam negeri agar neto ekspor impor positif dan pasar domestik semakin kuat. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Ditjen pajak tidak akan perpanjang sunset policy
- Upah di DKI tetap akan dinaikkan 10%
- Ekonomi Jatim diprediksi merosot
- 81 Pengusaha Belgia jajaki bisnis di Indonesia
- Biaya fiskal naik tahun depan
- Defisit APBN-P diprediksi turun jadi 1,1%
- Bappenas: Jumlah pinjaman siaga akan berubah
- Procurement di PU patut dicontoh
- Pemda diminta maksimalkan penggunaan APBD
- UMK Surabaya ditetapkan Rp948.500