Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro

Jumat, 10/10/2008 19:54 WIB

Volume kepadatan jalan untuk retribusi ERP 0,8

oleh : Achmad Aris

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (bisnis.com): Volume kepadatan jalan untuk retribusi atas jalan padat tertentu (electronic road pricing/ERP) yang diatur dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disepakati 0,8 atau setara rata-rata 15 km tiap hari kerjanya.

Ketua Panitia Khusus RUU PDRD Harry Azhar Azis mengungkapkan kesepakatan itu dicapai dalam rapat yang dilakukan pada Kamis malam. "Kalau untuk pembahasan besaran tarif yaitu Rp2.500 hingga Rp5.000 per masuk untuk jalan-jalan padat tertentu, masih dalam perdebatan," ungkapnya di Jakarta hari ini.

Selain itu, lanjut Harry, hal-hal detil lainnya misalnya tentang ketentuan jam pemberlakuan, dan penentuan daerah pemberlakuan masih akan dibicarakan dengan Direktorat Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.

"Secara prinsip semua fraksi sudah menyetujuinya dan rencananya hal-hal detil lainnya akan dibahas lagi minggu depan," katanya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati rencana pemberlakuan retribusi ERP tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan-jalan padat tertentu. Ide pemberlakuan retribusi ERP itu berasal dari pemerintah.

Melalui retribusi ERP itu, pemerintah daerah dapat memungut retribusi dari setiap pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Pendapatan dari retribusi ini akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana jalan dan moda transportasi daerah yang bersangkutan.

Menurut Harry, rencananya retribusi ERP itu paling cepat akan diterapkan pada 2010 di mana daerah yang diprioritaskan untuk lebih dulu menerapkannya adalah DKI Jakarta. "Tapi mungkin kita akan memberikan waktu transisi selama tiga tahun dulu."

Lebih jauh Harry menuturkan pungutan tersebut tidak bersifat permanen. Artinya, apabila pertumbuhan jalan sudah lebih banyak dari pada pertumbuhan kendaraan maka pungutan tersebut bisa dicabut. (tw)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com