Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Rabu, 19/11/2008 13:48 WIB
Parlemen Asia bahas format arsitektur keuangan
oleh : SonnyMajid
JAKARTA (bisnis.com): Lembaga parlemen se-Asia akan membahas format arsitektur keuangan global baru dalam sidang pleno ketiga Asian Parlementary Assembly (APA) pada 27-29 November.
Sidang perhimpunan parlemen 39 negara di Asia yang bertema Asia and the need for a new global financial global architectur ini diharapkan mampu menelorkan regulasi keuangan global yang mampu menekan semaksimal mungkin kegiatan spekulasi.
"Kesepakatan dalam bentuk regulasi ini nantinya menjadi landasan untuk anggota APA menanamkan investasi yang bersifat jangka panjang," kata Abdillah Toha, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kepada wartawan di gedung DPR.
Format baru ini nanti diharapkan memiliki peran cukup. Paling tidak pascakrisis finansial global, Asia masih dalam kondisi stabil.
Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan dengan kelebihan yang dimiliki Asia, maka sudah sepatutnya arah-arah perbaikan menjadi sebuah kebutuhan. "Agenda pembahasan ini merespons krisis global yang terjadi. Perlu sebuah sistem keuangan global yang baru," paparnya.
Sidang APA akan membahas dan mensahkan agenda sidang dan topik bahasan lainnya yang akan dikaji oleh dewan eksekutif. Kemudian ada plenary session yang merupakan sidang umum perdebatan untuk menetapkan keputusan APA yang berupa resolusi atau komunike bersama (joint communique).
"Semua isu dalam persidangan, termasuk isu khusus yang berkaitan dengan krisis keuangan global dituangkan dalam sebuah deklarasi bernama Deklarasi Jakarta," kata Agung.
Selain persoalan krisis keuangan global, sidang APA turut membicarakan pula resolusi antara lain yang berkaitan tentang sistem pemasaran energi di Asia, pengentasan kemiskinan, penyelamatan lingkungan, penanganan tindak kejahatan korupsi, dan kesehatan. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Kebijakan baru soal CPO segera dirilis
- Furnitur diusulkan dapat insentif fiskal
- Rumah Ditjen Pajak akan ditertibkan
- Dephut tunda usulan tarif reboisasi
- Dephut dapat alokasi DIPA Rp2,6 triliun