Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro


Rabu, 19/11/2008 13:48 WIB

Parlemen Asia bahas format arsitektur keuangan

oleh : SonnyMajid


JAKARTA (bisnis.com): Lembaga parlemen se-Asia akan membahas format arsitektur keuangan global baru dalam sidang pleno ketiga Asian Parlementary Assembly (APA) pada 27-29 November.

Sidang perhimpunan parlemen 39 negara di Asia yang bertema Asia and the need for a new global financial global architectur ini diharapkan mampu menelorkan regulasi keuangan global yang mampu menekan semaksimal mungkin kegiatan spekulasi.

"Kesepakatan dalam bentuk regulasi ini nantinya menjadi landasan untuk anggota APA menanamkan investasi yang bersifat jangka panjang," kata Abdillah Toha, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kepada wartawan di gedung DPR.

Format baru ini nanti diharapkan memiliki peran cukup. Paling tidak pascakrisis finansial global, Asia masih dalam kondisi stabil.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan dengan kelebihan yang dimiliki Asia, maka sudah sepatutnya arah-arah perbaikan menjadi sebuah kebutuhan. "Agenda pembahasan ini merespons krisis global yang terjadi. Perlu sebuah sistem keuangan global yang baru," paparnya.

Sidang APA akan membahas dan mensahkan agenda sidang dan topik bahasan lainnya yang akan dikaji oleh dewan eksekutif. Kemudian ada plenary session yang merupakan sidang umum perdebatan untuk menetapkan keputusan APA yang berupa resolusi atau komunike bersama (joint communique).

"Semua isu dalam persidangan, termasuk isu khusus yang berkaitan dengan krisis keuangan global dituangkan dalam sebuah deklarasi bernama Deklarasi Jakarta," kata Agung.

Selain persoalan krisis keuangan global, sidang APA turut membicarakan pula resolusi antara lain yang berkaitan tentang sistem pemasaran energi di Asia, pengentasan kemiskinan, penyelamatan lingkungan, penanganan tindak kejahatan korupsi, dan kesehatan. (tw)

bisnis.com

 

Berita Lain

  • BI: Devisa RI 2009 bertahan di US$51 miliar
  • BI Rate turun 50 basis poin ke 8,75%
  • Pencantuman NPWP tunggu SK Gubernur DKI
  • Dana cadangan risiko fiskal migas Rp5 triliun

Komentar

Beri Komentar