Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Rabu, 19/11/2008 20:04 WIB
Model IMF dan Bank Dunia tak lagi relevan
oleh : Agust Supriadi
JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah menilai model perekonomian yang diwariskan IMF dan Bank Dunia sudah tidak lagi relevan menyelesaikan masalah perekonomian dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan sistem perekonomian yang dicetuskan IMF tidak lagi menggambarkan konstelasi pemikiran para pelaku ekonomi dunia saat ini.
Karenanya, forum G20 diharapkan mampu mengghasilkan jalan keluar alternatif yang dinilai lebih relefan untuk menyelesaikan masalah perekonomian dunia saat ini.
"Exicting format sudah tidak lagi jalan. Artinya warisan Bretton Woods Institution yang dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia sudah tidak lagi menceminkan konstelasi pelaku ekonomi dunia saat ini," ujarnya seusai rapat koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia hari ini.
Oleh karena itu, menurut dia, forum G20 dapat menjadi alternatif. G20, kata dia, mencerminkan keterwakilan yang ekonomi dunia yang lebih merata. Dominasi negara berkembang sudah mulai tampak, kendati komposisi negara-negara Eropa dalam G20 jumlahnya masih cukup besar.
Sri Mulyani menambahkan negara-negara berkembang tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan kebijakan. Pasalnya, hak veto yang dimiliki Amerika karena memiliki 18% saham di IMF, kerap memupuskan usulan-usulan yang ditawarkan negara-negara berkembang.
"Sehingga, apabila ada keputusan fundamental yang membutuhkan 85% suara, tidak akan disetujui jika AS mengatakan tidak. Ini patut dipertanyakan, mengingat apakah suatu negara memveto tersebut masih valid dalam konstelasi ekonomi dunia yang semakin terintegrasi," tegasnya.
Untuk itu, tegas dia, posisi oleh negara-negara berkembang perlu dikoreksi sehingga keputusan dapat dinilai lebih legitimate dan sesuai dengan aspirasi yang lebih adil diantara perekonomian dunia. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Kebijakan baru soal CPO segera dirilis
- Furnitur diusulkan dapat insentif fiskal
- Rumah Ditjen Pajak akan ditertibkan
- Dephut tunda usulan tarif reboisasi
- Dephut dapat alokasi DIPA Rp2,6 triliun