Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Selasa, 02/12/2008 14:15 WIB
Wapres: PHK tak dapat dihindari
oleh : John Andhi Oktaveri
BATAM (bisnis.com): Wapres Jusuf Kalla menyatakan PHK tidak dapat dihindari di tengah krisis keuangan global saat ini, namun dia yakin jumlahnya tidak sebesar yang terjadi di China dan Jepang.
"Dalam situasi saat ini, PHK pasti terjadi. Tetapi saya meminta kalangan industri dan pengusaha melakukan efisiensi supaya jumlahnya tidak sebesar di China dan Jepang," kata Kalla saat silaturahmi dengan Pengusaha Daerah Provinsi Kepuluan Riau hari ini.
Kalla mengungkapkan China dan Jepang adalah negara pengespor terbesar ke Amerika Serikat dan menjadi negara yang menghadapi gelombang PHK besar-besaran akibat krisis global yang dipicu krisis finansial AS. "Karena Indonesia juga kena, ekspor pun turun sehingga PHK tak bisa dihindari."
Menurut dia, pengusaha harus membuat benteng pertahanan supaya tidak terjadi gelobang PHK besar-besaran. Solusi yang dapat diberikan pengusaha untuk meredam PHK besar-besaran adalah melakukan efisiensi terhadap segala aktivitas produksi.
Produk yang dihasilkan, kata dia, haruslah lebih murah dan hemat di pasar regional dan international. "Karena krisisnya berasal dari luar, kita harus membuat kebijakan internal yang lebih kuat."
Dia juga berharap Presiden AS baru Barack Obama dapat memperbaiki ekonomi AS supaya Indonesia bisa ekspor lagi setelah daya beli masyarakat AS naik lagi. Agar pabrik tidak tutup, pemerintah mencoba menerapkan kenaikan upah buruh sesuai dengan inflasi yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.
"Karena kalau buruh gajinya turun, dia tidak akan konsentrasi kerja, pabrik bisa terancam, sebaliknya kalau upahnya naik daya beli masyarakat naik, dia bisa beli barang-barang dari pabrik anda," ujar Kalla. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Kebijakan baru soal CPO segera dirilis
- Furnitur diusulkan dapat insentif fiskal
- Rumah Ditjen Pajak akan ditertibkan
- Dephut tunda usulan tarif reboisasi
- Dephut dapat alokasi DIPA Rp2,6 triliun