Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Ekonomi Makro
Jumat, 05/12/2008 16:46 WIB
Atasi krisis global, kebijakan disesuaikan
oleh : Achmad Aris/Dewi Astuti
JAKARTA: Pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka mengatasi dampak krisis perlambatan ekonomi global.
Menteri Keuangan sekaligus pelaksana tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah kini tengah merumuskan mekanisme yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kami kan juga dengar suara pengusaha, industri. Kami lihat berdasarkan statistik dan penarikan pajaknya, volume penjualan, dan perkembangan harga komoditas," katanya di Jakarta, hari ini.
Di tempat terpisah, Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Silmy Karim sebelumnya mengatakan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menurunkan bunga kredit, memberikan penjaminan penuh, menurunkan tarif pajak dan juga menurunkan harga solar bersubsidi.
"Terus terang mengenai dana yang Rp10 triliun yang disediakan pemerintah, saya belum menangkap arahnya. Itu belum jelas arahnya," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus fokus melakukan pengamanan dalam negeri salah satunya pengamanan impor dari penyelundupan, untuk membantu agar ekspor tetap berjalan.
"Efisiensi seperti energi sudah kita [pengusaha] lakukan tapi kalau masih ada cashflow, kalau lokal turun domestic demand turun. Kondisi ini akan membuat konsumsi turun permanen," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah telah menyediakan ruang dalam APBN berupa dana sebesar Rp10 triliun untuk mengakomodasi atau merespon sektor-sektor yang mengalami perlambatan akibat terkena dampak krisis.
"Yang sedang dirumuskan adalah respon yang paling tepat. Karena kalau bicara PHK, yang mau dibantu pekerja, pengusaha, atau dua-duanya. apakah bantuannya temporer atau jangka panjang," kata Menkeu.
Menkeu menuturkan mekanisme penyesuaian yang sedang dikaji pemerintah saat ini a.l. pemberian subsidi, penurunan suku bunga, dan kebijakan tax break. "Itu mekanisme yang akan kita cari karena biasanya kita cari yang cepat," tambahnya.
Menkeu menambahkan penyesuaian kebijakan yang diambil nantinya akan diumumkan dalam sidang kabinet. (15/dea)
bisnis.com
Berita Lain
- Kebijakan baru soal CPO segera dirilis
- Furnitur diusulkan dapat insentif fiskal
- Rumah Ditjen Pajak akan ditertibkan
- Dephut tunda usulan tarif reboisasi
- Dephut dapat alokasi DIPA Rp2,6 triliun
- Stimulus fiskal ke 31 sektor usaha dievaluasi
- Kemenkop realisasikan anggaran 85,65%
- Proses solusi kasus PPN batu bara dipercepat
- Negosiasi standby loan diumumkan Februari
- Kadin minta bank turunkan lending rate