Bisnis Indonesia Online » Keuangan » Fokus Bank Indonesia
Rabu, 23/04/2008 20:07 WIB
Pemerintah belum serius tuntaskan kasus BLBI
oleh : Aulia Saputra
JAKARTA: Pemerintah dituntut agar lebih serius menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui pembentukan tim bersama.
Hal tersebut disampaikan Marwan Batubara, ketua tim pemberatasan korupsi DPR-RI dalam diskusi publik di MPR, Jakarta, kemarin.
Tim tersebut terdiri dari Departemen Keuangan (Depkeu), kejaksaan, KPK dan seluruh lembaga terkait lainnya. Tim tersebut bertugas merencanakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan langkah penyelesaian kasus BLBI dan melaporkan kepada publik secara transparan.
Dia menambahkan agar pemerintah menarik aset para obliogor yang dinilai kurang dalam membayar hutangnya.
"Recovery (pengembalian hutang) oleh obligor masih banyak yang kurang," katanya.
Pemerintah dinilai memberikan berbagai kemudahan kepada obligor seperti Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor yang hanya membayar sebagian kecil kewajibannya, menerbitkan Inpres No 8/2002 yang memberi jaminan pembebasan pidana bagi obligor penerima SKL, atau memberikan reformulasi JKPS yang memotong jumlah hutang sehingga menyebabkan rakyat harus menanggung beban tersebut.
"Pemerintah memberikan SKL kepada 5 obligor yang mengakibatkan berpidahnya hutang sejumlah Rp62,74 triliun kepada negara (dari total kewajiban Rp89,874 triliun, hanya dibayar Rp 27,13 triliun)," ujarnya.
Sikap dan cara pandang pemerintah yang tidak memihak kepentingan rakyat ditambah mnajemen penyelesaian kasus BLBI yang amburadul terlihat dengan tidak adanya lembaga yang terpusat dan berkesinambungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian kasus obligor BLBI yang masih bermasalah, menggantung atau belum diselesaikan sama sekali.
"Keterpaduan kerja antar lembaga sangat penting untuk mengarahkan dan mempercepat penyelesaian kasus BLBI yang sangat rumit," katanya
Danang Widoyoko, Inetrnational Corruption Watch mengatakan akibat pengembalian hutang obligor yang kurang, anggaran pendidikan yang merupakan anggaran terbesar harus dipotong untuk membayar hutang. (dj)
bisnis.com
Berita Lain
- 'Pejabat BI terlilit masalah hukum tetap dibantu'
- Pemerintah belum serius tuntaskan kasus BLBI
- Relaksasi tak jawab rendahnya daya serap kredit perbankan
- Kebijakan BI menurunkan provisi dinilai positif
- BI Medan buka saat pilgub Sumut
- Filipina desak pertemuan krisis pangan Asia
- Penahanan Burhanuddin tak ganggu BI
- Presiden telah dapat kabar penahanan Gubernur BI
- BI: Surplus NPI tahun ini US$11,3 miliar
- Dewan Gubernur sesalkan penangkapan Burhanuddin Abdullah