Pansus Century tak puas atas laporan PPATK

Selasa, 09/02/2010 21:10:00 WIBOleh: Hendri T. Asworo & Tularji
JAKARTA (Bisnis.com): Kalangan legislatif mengaku tidak puas dengan laporan lanjutan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran dana talangan Bank Century.

Mereka menilai laporan PPATK justru membela orang-orang dekat SBY. Anggota Pansus dari Fraksi PKS Andi Rahmat menyampaikan laporan PPATK yang dipaparkan pada hari ini, hanya sebatas membantah pernyataan LSM Bendera yang menuding orang-orang dekat SBY menerima aliran dana Century.

"Itu hanya bantahan LSM Bendera. Data aliran dana yang disampaikan terlalu melebar, tidak seperti yang kami minta," ujarnya seusai rapat pansus bersama PPATK di Gedung DPR/MPR Jakarta, malam ini.

Menurut dia, harusnya penelitian PPATK mengarah pada verifikasi data nasabah yang menerima aliran dana. Bukan hanya memberikan data mengenai jumlah transaksi dan besarnya aliran dana.

Dalam pemaparan sebelumnya Ketua PPATK Yunus Husein memang lebih banyak memaparkan jumlah transaksi dan aliran dana. Beberapa kali dia juga membantah pernyataan LSM Bendera bahwa ada aliran dana ke partai politik dan orang-orang dekat SBY.

LSM Bendera sebelumnya sempat merilis aliran dana Century yang masuk ke beberapa orang dekat Presiden SBY dan beberapa lembaga serta pengusaha di antaranya KPU Rp200 miliar, LSI Rp50 miliar, FOX Rp200 miliar, Partai Demokrat Rp700 miliar, Edi Baskoro Yudhoyono Rp500 miliar, Hatta Rajasa Rp10 miliar, Djoko Suyanto Rp10 miliar, Andi Malarangeng Rp10 Miliar, Choel Malarangeng Rp10 Miliar, Rizal Malarangeng Rp10 miliar, dan Hartati Murdaya Rp100 miliar.

Legislator Fraksi PDIP Gayus Lumbuun menilai data yang disajikan PPATK tidak bisa menjawab pertanyaan atau teka-teki terkait aliran dana. Apalagi sebelumnya telah ada indikasi bahwa aliran dana terkait dengan deposan kakap dan pihak yang terkait dengan partai politik.

Namun, Yunus menampik tudingan tersebut. Menurut dia, banyak sekali permintaan Pansus sehingga harus ditelusuri secara bertahap. Dia justru mendesak agar Pansus lebih fokus dalam meminta data, misalnya nama terkait transaksi mencurigakan, sehingga PPATK bisa lebih detail dalam menjawab setiap pertanyaan Pansus.

Selain itu, dia mengatakan ada beberapa data yang tidak bisa dibuka dalam forum. Data tersebut hanya bisa dibuka di forum tertutup bukan forum Pansus yang diliput banyak media. "Habis permintaan Pansus juga selalu bertambah," ujarnya.(yn)
Nikmati kemudahan mengakses koran Bisnis Indonesia dalam berbagai format hanya dengan mendaftar menjadi member, GRATIS !
Daftar member »
 

Komentar

Hak Cipta © 2007 - 2009 - PT Jurnalindo Aksara Grafika