Bisnis Indonesia Online » Kolom

Kolom - Detail

Kamis, 08/05/2008 16:31 WIB

Yudhoyono: Saya berdosa kalau...

oleh : Arief Budisusilo
Wartawan Bisnis Indonesia

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

Terus terang, banyak kalangan semula meragukan keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ada beberapa alasan yang berkembang.

Pertama, Presiden kadung 'berjanji' tidak akan menaikkan harga BBM. Kedua, pemerintah menyiapkan opsi alternatif guna mengatasi tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.

Perburuan kebijakan alternatif itu dilakukan, mengingat harga minyak dunia kini menembus US$120 per barel-jauh di atas asumsi APBN-P 2008 yang hanya US$95 per barel-sehingga beban subsidi minyak kian menggelembung.

Jika tidak ketemu solusi yang tepat, APBN tentu saja bisa kolaps. Istilah ini bahkan telah beberapa kali disitir oleh Yudhoyono sendiri.

Namun, hingga pekan lalu, belum disinggung secara jelas, bahwa kenaikan harga BBM, yang sulit secara politik, bisa jadi malah politically incorrect, akan diambil.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa Senin silam, Presiden juga baru menyebut opsi kenaikan harga BBM sebagai "pilihan terakhir."

Namun, beberapa saat kemudian, pada kesempatan yang berbeda, Yudhoyono akhirnya bicara: Harga BBM akan dinaikkan. Pernyataan ini diambil setelah rapat koordinasi para menteri yang membahas opsi-opsi alternatif dalam rangka menyelamatkan APBN dari pukulan harga minyak tersebut.

Kini, masyarakat tinggal menunggu besaran kenaikan dan timing kenaikan harga BBM tersebut. Informasi yang kini beredar, dari puluhan skenario yang disiapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan berkisar 20% hingga 40%. Waktunya, bisa jadi, pertengahan bulan ini, akhir bulan ini, atau awal bulan depan.

Memang, tampaknya terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda di dalam kabinet mengenai kebijakan BBM tersebut. Dalam pertemuan dengan jajaran redaksi media massa beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga masih berkukuh, tidak ada kenaikan harga BBM hingga Pemilu.

Namun, dalam forum yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru tampak berbeda pendapat, seraya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM sudah didukung sebagian masyarakat, termasuk kalangan pers. Harap dicatat, pada 2005 sejumlah kalangan dan pers 'menentang habis' kebijakan kenaikan harga BBM yang sangat drastis kala itu.

Menko Perekonomian Boediono juga tampak cenderung sepakat dengan kenaikan harga BBM, begitu pun otoritas moneter. Bank Indonesia buru-buru membuat pernyataan menyambut baik rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Bank sentral segera menaikkan suku bunga BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 8,25% sejalan dengan sikap pemerintah itu. Dua kebijakan itu dianggap realistis dalam situasi perekonomian saat ini, sekaligus mencerminkan adanya harmoni kebijakan fiskal dan moneter.

"Keputusan yang bagus dari Bank Indonesia menaikkan suku bunga [BI Rate]. Itu akan menurunkan ekspektasi inflasi di pasar obligasi. Kenaikan harga minyak [BBM] juga ditunggu agar APBN lebih sustainable," begitu pesan pendek yang saya terima dari Mirza Adityaswara, analis perbankan dari Credit Suisse, menanggapi langkah tersebut.

Lantas, bukankah kenaikan harga BBM akan memukul popularitas Presiden Yudhoyono pada Pemilu 2009? Apakah itu berarti Yudhoyono mengingkari janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM seperti diucapkan di pengujung tahun 2007?

Situasional, sensitif

Pertanyaan tersebut memang muncul di sejumlah kalangan, termasuk lingkungan internal Partai Demokrat, pengusung utama Yudhoyono dalam pemilu Presiden pada 2004 silam.

Akan tetapi, agaknya dampak eksternal yang ekskalatif-Yudhoyono membuat pernyataan 'tidak akan menaikkan harga BBM' ketika harga minyak mentah baru tembus US$100 per barel-membuat situasi saat ini jauh lebih sulit.

Semula, sejumlah opsi disiapkan, terutama penggunaan kartu pintar (smart card) untuk membatasi konsumsi BBM, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Karena itu, kenaikan harga BBM yang semula dianggap keliru secara politik, kini diyakini menjadi politically corret, termasuk dari Partai Demokrat sendiri.

"Rakyat akan menghargai pemimpin yang sanggup menekan kepentingan pribadi, termasuk mengubah pernyataan, apabila keadaan memaksa dan rasa keadilan mengharuskan menaikkan harga BBM," kata Darwin Saleh, Ketua DPP Partai Demokrat.

Namun, apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran Presiden Yudhoyono sendiri?

Kepala Negara bercerita, telah banyak mendengar masukan, dorongan, ataupun keluhan masyarakat berkaitan dengan perkembangan harga minyak tersebut.

Melalui fasilitas pesan pendek (sms), Presiden menerima banyak masukan menyusul rencana kenaikan harga BBM, baik yang bersifat pro maupun kontra.

Ada sejumlah sms yang menyarankan agar pemerintah menaikkan harga BBM karena kebanyakan subsidi minyak itu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas pengguna kendaraan bermotor dan mobil mewah.

Apalagi, tanpa kenaikan harga BBM, beban subsidi bakal membengkak hingga menjadi hampir Rp130 triliun dengan tingkat harga minyak saat ini. Besaran subsidi tersebut nyaris tiga kali lipat anggaran pendidikan dan hampir 10 kali anggaran kesehatan. Bahkan, tak sampai seperlima subsidi itu yang dinikmati kaum miskin.

Karena itu, para penganjur ini menyarankan Presiden segera menaikkan harga BBM sembari menyiapkan mekanisme perlindungan yang tepat bagi kaum miskin yang rentan.

Sebaliknya, Yudhoyono bercerita lagi, banyak juga sms yang menyarankan agar kenaikan harga BBM dilakukan setelah pemilu Presiden 2009, di mana dia berkepentingan untuk mempertahankan popularitasnya.

Survei terakhir menyebutkan, Yudhoyono memang masih menjadi kandidat paling populer di antara para bakal calon presiden lain yang banyak disebut seperti Wiranto dan Megawati.

Rasanya, godaan untuk mempertahankan popularitas itu begitu besar. Namun, ujar Yudhoyono, "Kalau kenaikan harga BBM [dilakukan] setelah pilpres... ini salah... berdosa saya, karena berarti [kebijakan] itu untuk kepentingan diri saya sendiri."

Jadi, rasanya kini kenaikan harga BBM tinggal menunggu hari. Yang penting, pemerintah tidak hanya berhitung soal persentase kenaikan harga yang tepat maupun timing yang tepat. Sejumlah instrumen kebijakan untuk melindungi dan membantu kaum lemah yang rentan kini sedang digodok.

"Kini pertimbangan kami adalah yang lemah, yang miskin....Bagaimana melindungi yang lemah dan miskin ini...Karena itu, kami terus mendengarkan suara-suara masyarakat," kata Kepala Negara.

Tentu, banyak kalangan saat ini berharap, jangan sampai pemerintah kembali gagap dengan instrumen perlindungan tersebut, begitu harga BBM naik. Jangan sampai seperti pada 2005 silam, masyarakat miskin saling bentrok gara-gara jatah Bantuan Langsung Tunai Rp100.000 per kepala per bulan yang cara alokasinya tidak disiapkan dengan matang. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com