Bisnis Indonesia Online » Kolom

Kolom - Detail

Senin, 07/07/2008 14:03 WIB

Madesu = masa depan suram

oleh : Kemal Syamsuddin
Direktur Eksekutif National Institute

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

Situasi perekonomian dunia maupun dalam negeri tampaknya akan semakin sulit dan berat. Harga minyak dunia yang terus melambung tak tertahankan menjadi tantangan terberat dalam sejarah perekonomian nasional dan global, sejak resesi ekonomi global pasca Perang Dunia I.

Redupnya arus investasi dan perdagangan dunia telah mulai memasuki fasenya yang pertama. Fase pertama ini ditandai dengan telah mulai turunnya nilai investasi dan perdagangan di seluruh belahan dunia.

Kondisi ini akan segera diikuti dengan fase berikutnya yang ditandai oleh mulai rontoknya entitas bisnis di berbagai negara yang tak mampu melakukan penyesuaian dengan cepat untuk menghadapi krisis energi. Dan bila fase kedua ini sudah terjadi, maka mudah ditebak apa yang akan terjadi pada fase-fase berikutnya.

Buram dan kusamnya gambaran masa depan perekonomian global itu tentu telah menjadi kekhawatiran masyarakat dunia. Tidak satu negarapun akan bisa menghindar dari buruknya perkembangan ekonomi tersebut. Akar masalahnya sangatlah jelas, seluruh masyarakat ekonomi dunia telah memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan energi berbasis bahan bakar fosil.

Kelangkaan sumber energi alternatif yang terbarukan sebagai pengganti energi berbasis bahan bakar fosil telah menempatkan seluruh negara pada kondisi yang terjepit. Sementara cadangan minyak yang dapat dipompa dari perut bumi semakin menipis dan harganya terus melambung hingga menembus level US$143 per barel pada perdagangan pekan lalu.

Tak ayal, kondisi buram tersebut langsung menyulut kepanikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran dan kepanikannya. Sebagaimana tercermin dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan APBN 2008 jelas tidak akan mampu bertahan bila harga minyak dunia sampai menembus level US$150 per barel.

Kepanikan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tetapi menjadi tidak bijaksana bila kepanikan tersebut dibeberkan di hadapan publik oleh seorang presiden. Seharusnya presiden dapat menekan kepanikan pada dirinya, dan tampil dengan tenang sehingga masyarakat dapat memperoleh persuasi yang mampu menekan kepanikan.

Tetapi terlepas dari kepanikan pemerintah itu sendiri, ruang kebijakan fiskal dan moneter untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak buruk dari lonjakan harga minyak dunia memang sangatlah sempit dan terbatas. Daya lentur APBN 2008 juga semakin lemah. Alternatif-alternatif sumber penerimaan dan penghematan belanja negara bisa dikatakan sudah habis terpakai seluruhnya.

Dari sisi moneter, kebijakan moneter untuk mengantisipasi lonjakan inflasi baik dari sisi core inflation maupun dari sisi non-core inflation juga kian lemah. Bank sentral memang masih dimungkinkan mengendalikan laju inflasi dari sisi jumlah uang beredar melalui mekanisme suku bunga. Namun laju inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan kenaikan harga minyak, gas, dan administered prices lainnya akan semakin sulit dicegah dan dikendalikan dari sisi kebijakan moneter.

Padahal, bila harga minyak terus melambung maka harga-harga secara umum akan terus melambung pula. Dalam kondisi tersebut daya beli masyarakat dan kapasitas produksi industri akan semakin terpangkas. Di sisi lain bank sentral akan terus terdorong untuk menaikkan suku bunga indikatif sebagai salah satu instrumen moneter untuk mengendalikan laju inflasi.

Kenaikan suku bunga ini sendiri akan menekan daya beli masyarakat maupun kemampuan produksi dunia usaha. Kondisi yang sangat dilematis tersebut merupakan bagian dari fase pertama drama memburuknya perekonomian dunia, khususnya perekonomian dalam negeri. Dalam fase kedua, rontoknya dunia usaha akan memperbesar angka pengangguran terbuka dan diwarnai pula oleh membengkaknya angka kemiskinan.

Nah fase kedua inilah yang seharusnya tidak boleh disikapi dengan kepanikan yang tidak perlu. Arah kebijakan ekonomi dan politik dalam negeri harus disatupadukan dalam upaya mencegah dampak negatif dari fase kedua tersebut. Dalam fase kedua, kebijakan pemerintah semata-mata tidak hanya bisa bertumpu pada kebijakan ekonomi belaka.

Namun harus pula didukung oleh kebijakan politik yang mampu menghasilkan langkah-langkah terobosan ekonomi yang selama ini tidak pernah mampu dan berani dilaksanakan pemerintah. Tentu pemerintah sangat paham dan telah mengetahui apa saja langkah-langkah terobosan ekonomi yang dikemas dalam kebijakan politik itu.

Masalahnya mampu dan beranikah pemerintah menempuh langkah politik itu? Kebijakan politik yang sedikit 'radikal' memang cenderung tidak populer di mata oposisi. Tetapi bila langkah politik 'radikal' didasari oleh semangat nasionalisme tentu atas nama nasionalisme pula oposisi akan mendukungnya.

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com