JAKARTA (bisnis.com): Ditjen Pengembangan Destinasi Depbudpar dan BKPM pusat mengadakan workhop dan klinik investasi bagi pemda karena penanaman modal di bidang pariwisata masih minim yang tahun lalu hanya tercatat Rp1,7 triliun dari total investasi Rp17 triliun.

Firmansyah Rahim, Dirjen Pengembangan Destinasi Depbudpar, mengatakan industri pariwisata hanya menyumbang Rp1,7 triliun atau sekitar 10% dari total investasi berbagai proyek tahun lalu yang mencapai Rp17 triliun.

"Itu pun sebagian besar didominasi oleh sektor hotel dan pariwisata, padahal daerah butuh investor untuk membangun taman rekreasi dan fasilitas penunjang lainnya," katanya ketika membuka seminar nasional Memetakan Peluang dan Potensi Investasi Pariwisata daerah hari ini.

Dia menjelaskan sedikitnya ada tujuh masalah yang menyebabkan investasi sektor pariwisata di daerah rendah yaitu pertama, lemahnya sinergi pembangunan pariwisata dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya baik antara pemerintah pusat maupun daerah.

Kendala kedua, lemahnya pengelolaan destinasi dan besarnya ketergantungan industri wisata pada destinasi tertentu seperti Bali sehingga pengelolaan destinasi di kawasan Timur Indonesia (KTI) jauh tertinggal.

Selain itu, kurang terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam berwisata, rendahnya kepastian hukum baik di pusat maupun di daerah. Kemudian, terbatasnya sarana pendukung pengembangan industri pariwisata dan rendahnya daya saing SDM.

"Di Banten, dua resort seperti Pulau Umang dan Tanjung Lesung tidak mendapatkan aksesibilitas yang nyaman karena rusaknya jalan menuju ke sana sehingga investasi yang sudah dibangun pihak swasta menjadi merugi," ujarnya.

Firmansyah mengatakan dalam hal daya saing pariwisata, World Economic Forum (WEF) dalam laporannya tahun ini, mengungkapkan bahwa berdasarkan kriteria The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) Indonesia kini berada pada peringkat 81 dengan skor 3,79 atau turun peringkat dibandingkan posisi tahun 2008.

Posisi ini di bawah negara-negara tetangga yang memiliki kemiripan kondisi sosial ekonomi seperti Thailand (ranking 39) dan India ranking 62.

"Mengapa Indonesia yang kekayaan alam dan biodiversity no dua di dunia justru peringkatnya jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Harusnya pemerintah daerah, asosiasi industri dan semua pihak introspeksi diri mengapa hal ini terjadi."

Ibarat menjual barang bagus, kalau sudah ditawarkan tidak laku-laku maka harus mencari sebab dan akibat apakah karena pengemasannya yang buruk atau kualitas produknya yang kurang diminati investor. (tw)