JAKARTA (Bisnis.com): Capres Jusuf Kalla menjanjikan akan menerapkan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabilitas terhadap manajemen penyelenggaraan haji yang pengelolaan dananya mencapai Rp18,7 triliun.

Menurut dia, pemerintah akan tetap terlibat dalam proses pemberangkatan jemaah haji karena menyangkut reputasi negara dalam pelayanan sosial terhadap 200.000 jemaah haji setiap tahun yang merupakan kapilah jamaah haji terbesar di seleruh dunia.

"Yang diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya karena ini menyangkut dana yang sangat besar. Reputasi negara dipertaruhkan di mata dunia terkait dengan pelayanan haji terbesar di dunia. Tidak bisa main-main," ungkapnya  saat memenuhi undangan kelompok Relawan Al-Â Haramain yang merupakan paguyuban kelompok Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) se Indonesia.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah tetap menjamin keberlangsungan bisnis jasa perjalanan haji yang dikelola swasta, terutama dalam bentuk perjalanan haji layan khusus yang selama ini sudah berkembang.

Lebih jauh, JK menyambut baik kesanggupan konsorsium penyelenggara haji menyediakan pemondokan yang lebih dekat dengan Mekkah.

Hal itu, terkait dengan keluhan pelaksanaan haji tahun lalu yang menyediakan pemondokan jemaah haji jauh dari Mekkah, yaitu berjarak mencapai 17 km sehingga jemaah kesulitan melaksanakan ibadah di Mesjidil Haram.

JK mengatakan masalah pemondokan lebih baik dibuat kontrak pemondokan jangka panjang dan buan per tahun seperti yang berlaku saat ini.

Menurut dia, keperluan pemondokan jelas untuk sepanjang tahun sehingga sangat rugi dan repot bila kontraknya per tahun.

Sementara itu, Fuad Hasan, dari  Masyarakat Penyelenggara Umrah & Haji, yang juga Pimpinan Maktour Travel, meminta pemberitahuan kepastian pemberangkatan jemaah dilakukan jauh-jauh hari agar jemaah maupun biro perjalanan haji tidak was-was dalam menunggu nama-nama yang ditetapkan.

"Calon jemaah telah menyetor dana US$3000, tapi sampai kini kami masih was-was apakah mereka bisa diberangkatkan atau tidak. Ini menjadi dilema yang bisa menimbulkan masalah. Mohon Pak JK memberikan solusi soal ini." katanya.(nn)