Bisnis Indonesia Online » Sektor Riil » Tambang & Energi


Kamis, 15/05/2008 16:16 WIB

'Lambannya keputusan harga BBM rugikan pemerintah'

oleh : Tri D. Pamenan

JAKARTA: Pemerintah diminta untuk segera memutuskan masalah harga BBM, naik atau tidak. Lambannya pengambilan keputusan soal itu justru akan merugikan pemerintah sendiri, di samping masyarakat luas.

“Dalam hal ini diperlukan ketegasan dan kecepatan dalam mengambil keputusan agar ketidakpastian tidak terlalu lama,” ujar Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro, siang ini.

Gejolak sosial yang muncul dalam bentuk demo oleh mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, pemblokiran SPBU dan jalan yang menjadi urat nadi ekonomi akan berdampak serius terhadap citra pemerintah, lanjutnya.

Yang sangat merisaukan jika gejolak itu diikuti dengan kemarahan massuf masyarakat karena barang-barang menghilang dari pasar, kalaupun ada, harganya sudah berlipat-lipat.

Ismet mengingatkan jika situasi tersebut berlanjut, akan tercipta ruang publik untuk berlaku anarkis. Hal itu tentu saja sangat mencemaskan, tambahnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak bermain-main dengan kesulitan yang kini semakin dirasakan masyarakat. Membiarkan berlarut-larutnya keadaan dengan berbagai reaksi yang muncul dari masyarakat akan semakin mendorong terjadinya gejolak dan keresahan.

Kondisi itu pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk bermain dengan motif politik maupun keuntungan ekonmi.

“Pemerintah mestinya tidak membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama.”

Dampak dari lambannya pengambilan keputusan itu akan sangat mengganggu pasar dan dunia usaha. Bahkan, akan memunculkan kesan negatif terhadap kemampuan dalam mengelola pemerintahan, lanjutnya. (ln)

bisnis.com

 

Berita Lain

  • Subsidi listrik Rp60,43 triliun disepakati
  • Shell mulai lagi produksi di Teluk Meksiko
  • PT KA dan PT BA cari pinjaman Rp3,2 triliun
  • 5 Perusahaan batu bara diberi waktu 2 hari

Komentar

Beri Komentar