Bisnis Indonesia Online » Sektor Riil » Tambang & Energi

Jumat, 15/08/2008 15:36 WIB

Wapres: Pembayaran tunggakan royalti harus diaudit

oleh : John Andhi Oktaveri

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (Bisnis.com): Wapres Jusuf Kalla meminta tunggakan royalti yang harus dibayarkan oleh sejumlah perusahaan batu bara diaudit sesuai aturan yang berlaku.

"Pokoknya harus diaudit, sesuai aturan," tegas Wapres pada satu konferensi pers seusai salat Jumat, hari ini.

Menurut dia, persoalan royalti dari perusahaan batu bara itu diselesaikan oleh Menteri Keuangan karena hal itu persoalan teknis. "Kan sudah diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Itu teknis," tutur Wapres.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menyatakan tunggakan royalti batu bara yang seharusnya dibayarkan beragam perusahaan pertambangan batu bara kepada negara mencapai Rp16 triliun. Tunggakan penerimaan negara selama 2000 sampai 2007, ujarnya, kurang lebih setara dengan dua kali nilai tunggakan yang disampaikan pemerintah.

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan mengatakan total tunggakan royalti enam perusahaan tambang batu bara selama periode itu mencapai Rp7 triliun, atau sekitar separuh dari angka yang dihitung ICW. Dia mengatakan tunggakan antara 2001-2005 senilai Rp3,8 triliun saat ini tengah ditangani Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan.

Keenam perusahaan yang menunggak tersebut merupakan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi pertama yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, dan PT BHP Kendilo Coal.(yn)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com