Bisnis Indonesia Online » Sektor Riil » Tambang & Energi

Kamis, 21/08/2008 16:15 WIB

Pertamina sulit tunda tarik minyak tanah subsidi

oleh : Imung Yuniardi

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

SEMARANG (Bisnis.com): Pertamina Region IV Jateng-DIY mengaku sulit untuk menunda penarikan minyak tanah subsidi dari daerah yang telah menuntaskan program konversi, apalagi menambah alokasi bagi nelayan.

Pernyataan tersebut menyusul permintaan DPRD Jateng agar penarikan minyak tanah subsidi ditunda setidaknya hingga sesudah Lebaran. "Kami sudah menyampaikan permintaan tersebut. Tetapi keputusan dari Pertamina pusat sementara ini masih tetap, kami melakukan penarikan sesuai jadwal dan bila terdapat masalah di lapangan segera dilaksanakan operasi pasar," kata Supriyanto DH, General Manager BBM Retail Region IV, hari ini.

Menurut dia, penarikan minyak tanah subsidi di daerah konversi sudah dilakukan secara bertahap. Daerah yang telah tuntas melaksanakan konversi a.l. Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Rencananya konversi mencapai 100% pada September 2008. Daerah lain yang telah mendapat program konversi seperti Kota Tegal dan sebagian Klaten, Demak, dan Kendal direncanakan rampung pada Oktober 2008.

"Kecuali Tegal, daerah-daerah tersebut memang baru sebagian yang telah menyelesaikan konversi. Secara keseluruhan rata-rata penarikan telah mencapai 90%," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Agna Susila, Ketua Komisi B DPRD, meminta Pertamina Region IV menerapkan aturan sesuai kondisi daerah. "Kalau memang Pertamina betul-betul berpihak pada masyarakat, lihat realitanya. Saya yakin ada banyak kelonggaran yang bisa diterapkan tanpa harus berbenturan dengan aturan di atasnya," tegasnya.

Agna mencontohkan alokasi cadangan minyak tanah sebanyak 10% yang bisa disalurkan Pertamina, terutama kepada nelayan.

Berdasarkan catatan Komisi B, alokasi minyak tanah subsidi bagi nelayan di Tambaklorok Semarang misalnya, terus mengalami penurunan. Pada Mei dan Juni, Pertamina hanya mendistribusikan masing-masing 152.000 liter dan 78.000 liter. Padahal, tiap bulan mereka membutuhkan 527.760 liter untuk 674 kapal yang rata-rata melaut selama 26 hari.

"Terus terang kami bisa saja menyalurkan cadangan 10% di tiap kabupaten/kota itu. Namun peruntukannnya jelas bukan bagi nelayan, melainkan kebutuhan darurat, termasuk operasi pasar," ujar Supriyanto.

Menurut dia, posisi Pertamina memang tidak sesederhana itu. Namun dia berjanji untuk memperjuangkan permintaan tersebut, yaitu bersama-sama pihak DPRD dan pemprov melakukan negosiasi langsung di tingkat pusat.(yn)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com