SEMARANG (Bisnis.com): Pemkab Blora meminta kepastian keputusan pemerintah pusat dalam masalah Bandara Ngloram karena nasib pengembangan bandara masih tidak jelas dalam tiga tahun terakhir ini.
Bupati Blora Yudhi Sancoyo mengungkapkan pemkab sudah kehabisan cara untuk merealisasikan pengembangan bandara tersebut. Padahal, pengembangan Bandara Ngloram ditargetkan paling lambat pertengahan 2010.
"Masalahnya adalah pada pengalihan aset yang tak kunjung usai," tegasnya baru-baru ini.
Agar statusnya berubah dari bandara khusus ke bandara umum, lanjutnya, diperlukan pengalihan kepemilikan. Selama ini sejak dibangun 1978, Ngloram dimiliki oleh PPT Migas dan saat ini bagian dari aset Pusdiklat Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak berhenti beroperasi secara resmi pada 1984.
Pemprov Jateng melalui Dishub dapat mengelola Ngloram menjadi bandara umum dengan meminta pengalihan status kepemilikan sesuai azas dekonsentrasi.
Yudhi menambahkan pemkab juga telah menggelontorkan Rp95 miliar untuk membenahi infrastruktur jalan yang dialokasikan dalam APBD 2008. Hasilnya hampir seluruh jalan hingga tingkat kecamatan sudah dilapir hotmix meski tanpa pelebaran.
"Sekarang bisa dibilang tidak ada masalah untuk infrastruktur, semua jalan menuju Bandara Ngloram sudah nyaman. Jadi tinggal menunggu realisasinya saja," lanjutnya.(fh)
Nikmati kemudahan mengakses koran Bisnis Indonesia dalam berbagai format hanya dengan mendaftar menjadi member, GRATIS !
Daftar member »