JAKARTA (bisnis.com): Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pemilihan presiden (pilpres) terganjal oleh masalah kultural Indonesia yang masih feodal.

Namun, netralitas TNI dan Polri saat ini telah lebih baik dibandingkan pada 1955 hingga 1980.

Hal tersebut disampaikan oleh Yahya Muhaimin, guru besar Universitas Gajah Mada dalam diskusi publik bertajuk “ Menyoal Netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden 2009”.

“Misalnya komando tertinggi TNI dan Polri mengatakan bahwa mereka harus netral, saya yakin mereka akan netral. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004,” ujar Kusnadi Kardi, purnawirawan TNI, dalam kesempatan yang sama.

Kusnadi juga menyatakan bahwa setiap tentara telah memiliki buku saku yang mengatur mereka untuk tidak turut serta dalam kegiatan politik praktis. “Bisa dipecat kalau melanggar. Ini salah satu reformasi TNI. Tapi yang tidak bisa dikontrol ‘kan misalnya keluarga-keluarga mereka,” ujarnya.

Menurutnya, dalam tubuh TNI dan Polri ada hal-hal seperti sentralisasi komando, hierarki yang piramidal, disiplin yang sangat kuat, dan semangat kesatuan yang kuat yang menyebabkan mereka akan mengikuti perintah komandannya. Berbeda jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi sipil. Bahkan hubungan antara purnawirawan dan TNI sendiri masih kuat. Netralitas TNI dan Polri adalah hal yang mutlak.

“Karena jika TNI berpihak, pasti institusi ini akan mendapat kekuatan yang sangat besar. Sumber daya mereka itu besar sekali,” ujar Yahya.

Menurut Soraya, peneliti dari Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP), media yang telah membingkai ketidaknetralan TNI dan Polri. Media belum pada tahap mengedukasi pembacanya jika bukan TNI atau Polri yang ikut serta dalam kegiatan politik praktis, tapi pensiunan TNI atau Polri yang disebut purnawirawan.

“Pemberitaan-pemberitaan di media yang membentuk citra TNI atau Polri tidak netral. Kemudian, hal ini yang menyebabkan netralitas organisasi tersebut menjadi bias,” ujar Soraya dalam diskusi di Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut. Pemilihan presiden 2009 masih didominasi oleh calon dari purnawirawan TNI.

Yahya menilai sikap tidak netral adalah hak para purnawirawan tersebut dan mengindikasikan kemampuan masyarakat sipil yang kurang mumpuni. Belum lagi, hal tersebut juga ada kaitannya dengan popularitas TNI. TNI dianggap relatif lebih mudah dalam mencapai kursi tersebut. (dj)