Bisnis Indonesia Online » Umum
Jumat, 25/07/2008 19:21 WIB
Sumut & KPK kerja sama reformasi birokrasi
oleh : Achmad Aris
JAKARTA (bisnis.com): Pemprov Sumut menggandeng KPK untuk melakukan reformasi birokrasi sebagai langkah peningkatan pembangunan daerah.
Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan kerja sama dengan KPK tersebut dilatarbelakangi adanya ketakutan dari pejabat di lingkungan pemerintah daerah tentang eksistensi KPK.
"Kalau mereka ketakutan bahaya bisa menghambat pembangunan," katanya seusai bertemu dengan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK Jakarta hari ini.
Dia menuturkan pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin akan ditindaklanjuti ke tingkat teknis yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya di mana menitikberatkan pada aspek pencegahan. Tidak menutup kemungkinan dalam kerja sama itu akan mengarah kepada revisi perda yang dinilai bermasalah dan koruptif.
"Peran KPK adalah meng-advise masalah perda dan aset-aset bermasalah yang banyak belum terselesaikan," tuturnya.
Satu bukti konkret peran KPK, lanjutnya, tanah kantor gubernur yang sudah 40 tahun dalam sengketa antara Pemprov Sumsel dan PTPN II akhirnya bisa diselesaikan. Dia juga menegaskan akan menindak tegas bawahannya yang terbukti melanggar. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Presiden minta pilkada Jatim tepat waktu
- Anggaran pilkada ulang di Madura Rp20 miliar
- Yudhoyono tindaklanjuti hasil survei
- Mendagri hormati keputusan MK
- Laode pengurus di Parliamentary Network
Komentar
#1 - A Progess in Reformation
Bravo, this is a good progress in reformation of decrentalisation, investment and developement to increase prosperity of the society as a state administration infrastructure model of in other developing countries.
Mickael Petrov - Emsterdiv - Gorgia @ 26/07/2008 - 14:20 WIB dari 62.203.183.135 (135-183.203-62.cust.bluewin.ch)